Jakarta, Aktual.co —Penundaan upacara penyerahan surat mandat Dubes Indonesia di Brazil Toto Riyanto oleh Presiden Brazil Dilma Rousseff, menuai komentar anggota dewan.
Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais menilai pemerintah Brazil telah melanggar hak “inviolability” yang dimiliki duta besar Indonesia di negara tersebut. Dubes Indonesia, ujar dia, memiliki hak “inviolability” yang sama seperti dubes negara mana pun.
Adapun hak inviobility yakni tidak boleh dihalang-halangi aktivitas diplomatik, mobilitas fisik, dan komunikasinya oleh negara di mana dia ditempatkan.
“Presiden Brazil harus mencabut sikap berlebihannya terhadap dubes kita,” kata Hanafi di Jakarta, Minggu (22/2).
Karena itu, ujar dia, jika terjadi pelanggaran atas asas ‘inviolability’, maka negara penerima dubes wajib melakukan perbaikan sikap.
Apabila Brazil tidak melakukan perbaikan sikap, kata dia, maka tidak tertutup kemungkinan Indonesia juga bisa melakukan langkah diplomatik yang sama. Yaitu dengan memulangkan Dubes Brazil di Indonesia ke negaranya.
Pemerintah Indonesia juga bisa menghentikan segala kontrak dagang dengan Brazil. Bahkan bisa tidak akan mendukung negara tersebut dalam perwakilan-perwakilan internasional.
Namun, terlepas dari ketegangan diplomatik ini, pemerintah Indonesia disarankannya tetap fokus dalam penegakan hukum terkait kasus narkoba, di mana salah satu terpidana adalah warga negara Brazil yang terancam dihukum mati.
“Brazil sebagai salah satu negara yang juga sedang memerangi narkoba pasti paham betul dengan sikap Indonesia mengenai hal itu,” ujar dia.
Pemerintah Indonesia telah melakukan eksekusi terhadap enam orang terpidana mati kasus narkotika, terdiri dari satu orang warga negara Indonesia dan lima orang warga negara asing pada 17 Januari lalu.
Dari kelima orang WNA itu terdapat warga negara Brazil bernama Marco Archer karena dinyatakan bersalah melakukan perdagangan narkoba. Sementara itu satu warga Brazil dijadwalkan dieksekusi mati di Indonesia atas pelanggaran hukum yang sama.
Artikel ini ditulis oleh:
