Jakarta, Aktual.com — Anggota Pansus Angket Pelindo II DPR RI, Daniel Johan menegaskan bahwa tidak ada argumen bagi pemerintah untuk mempertahankan RJ Lino sebagai Direktur Utama Pelindo II.
Pasalnya, RJ Lino dinilai gagal dalam menjaga aset nasional dan terbukti lebih tunduk kepada pihak asing. Hal itu terkait dengan pengelolaan Terminal Peti Kemas Jakarta (Jakarta International Container Terminal/JICT) yang lebih senang dikelola Hutchinson Port Holding (HPH) perusahaan asal Hong Kong, dibandingkan anak bangsa sendiri.
“Lino seharusnya memperjuangkan agar pelabuhan itu dikelola anak bangsa. Toh itu pekerjaan yang pasti bisa kita kerjakan, nggak susah. Tapi dia (Lino) justru bangga kalau JICT itu diserahkan ke asing,” ucap Daniel, di Jakarta, Sabtu (7/11).
Tidak hanya itu, argumen RJ Lino yang acap kali mengedepankan keuntungan perusahaan bila ditangani oleh asing patut dipertanyakan, sebab ada kepastian fee dibayar di muka oleh HPH.
Masih dikatakan Daniel, ada sejumlah pengeluaran yang batal dikeluarkan PT Pelindo II bila JICT tetap diserahkan kepada HPH. Namun demikian, alasan keuangan itu tak berarti bila dihadapkan dengan prinsip kemandirian anak bangsa yang seharusnya didorong dan dibela setiap dirut BUMN.
“Apalagi kalau dia berargumen lebih untung diserahkan ke HPH. Maka lebih baik diganti saja,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, setelah masa reses (DPR) pansus akan kembali bekerja dengan melakukan pemanggilan kepada sejumlah menteri terkait. “Nantii setelah reses panggil menteri-menteri.”
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
