Jakarta, Aktual.com-Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto terpilih menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI menggantikan Luhut Binsar Panjaitan yang digeser menjadi Menko Maritim dalam reshuffle jilid II.
Keputusan tersebut, dinilai oleh Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sebagai bentuk ingkar janji Jokowi kepada rakyat Indonesia dalam penuntasan pelanggaran HAM berat dan masa lampau.
“Wiranto diketahui luas berada di deret depan dari nama-nama yang harus bertanggung jawab atas sejumlah praktik pelanggaran HAM yang berat sebagaimana yang telah disebutkan dalam sejumlah laporan Komnas HAM,” ucap Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Feri Kusuma di sekretariat KontraS, Kwitang, Jakarta Pusat, Rabu (27/7).
Feri menguraikan beberapa kasus yang diduga ada keterlibatan Wiranto di dalamnya, seperti peristiwa Semanggi I, Semanggi II, tragedi Trisakti, Timor Leste, dan darah operasi militer di Aceh.
“Meskipun hari ini Wiranto belum terbukti atau divonis di pengadilan, tapi fakta awal, bukti-bukti awal hasil penelurusan Komnas HAM itu sudah menunjukkan bahwa Wiranto bertanggung-jawab,” tutur dia.
Sebab itu, Feri menegaskan bahwa pihaknya akan memprotes keras terpilihnya Wiranto menjadi Menkopolhukam, dengan menggelar aksi di depan Istana sore ini.
“Ini sebagai bagian dari kami peduli pada penegakan hukum dan HAM. Kami ingin figur yang duduk di Kementerian adalah figur yang jauh dari kasus hukum agar negara kita ini lebih baik,” tuntas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
