Jakarta, Aktual.com – Sekertaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi mengatakan, sejumlah perwakilan buruh bertemu dengan Deputi Presiden Eko Yulianto dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri di dalam Istana Negara, Jakarta, Jumat (30/10).
Namun, kata Rusdi, hasil dari pertemuan tersebut ternyata tidak berpihak kepada buruh. Pasalnya tuntutan buruh yang meminta dibatalkanya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan belum bisa dikabulkan.
“Diwakili Mensesneg, dan Menaker Hanif Dhakiri, Deputi Presiden Eko Yulianto, kami minta satu hal, cabut PP Pengupahan. Kami yakin mereka mendapat mandat mencabut atau tidak. Mensesneg menjawab tidak akan menjawab,” kata Rusdi di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat.
Menurut Rusdi, PP 78 tentang pengupahan yang merupakan paket kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo hanya mereduksi upah minimum tidak lebih dari 9-10 persen saja. Sementara dari dalam Istana Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri tidak mengerti kemauan rakyat buruh.
“Menaker ga ngerti, menaker menjawab PP ini sangat bagus untuk Indonesia. Dia tidak mengerti masalah, tidak mengerti psikologi buruh,” ungkapnya
Dia pun menegaskan, dengan ditolaknya tuntutan buruh, ribuan massa aksi buruh sore hari ini akan terus bertahan di halaman Istana Negara sampai dibatalkan PP 78 tentang pengupahan.
“Kami akan melanjutkan aksi ini sampai menang. PP Pengupahan ini untuk kebijakan upah setiap tahun, yang artinya kenaikan upah hanya dibatasi keadaan ekonomi dan inflasi,” tutupnya
Dari informasi yang dihimpun aktual.com sejumlah koordinator aksi dari berbagai serikat buruh sudah sepakat tidak akan meninggalkan Istana Negara sampai malam nanti.
Artikel ini ditulis oleh:
