Ankara, Aktual.com – Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu mengatakan, pihaknya akan mendukung rencana PBB yang akan membentuk komisi mengenai Suriah guna membuat undang-undang dasar (UUD) negara tersebut.
“Kami telah membuka jendela terakhir peluang bagi penyelesaian politik di Suriah,” kata Cavusoglu kepada Parlemen Turki dalam pidato yang meletakkan prioritas kebijakan luar negeri Ankara, Selasa (18/12).
Suriah telah dirongrong perang saudara sejak awal 2011, ketika Pemerintah Presidan Bashar al-Assad menindas pemrotes dengan sangat keras.
Sejak itu, ratusan ribu orang telah tewas dan lebih dari 10 juta orang lagi telah kehilangan tempat tinggal, kata beberapa pejabat PBB.
Saat mengulangi tekad Turki untuk memerangi organisasi teror, termasuk PKK dan YPG, Cavusoglu menegaskan bahwa Ankara tak pernah menjadikan Suku Kurdi sebagai musuh, demikian laporan Kantor Berita Anadolu –yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa siang.
Dalam aksi teror selama lebih dari 30 kilogram melawan Pemerintah Turki, PKK –yang dimasukkan ke dalam daftar organisasi teroris oleh Turki, AS dan Uni Eropa– telah bertanggung jawab atas kematian sebanyak 40.000 orang, termasuk perempuan dan anak kecil. YPG adalah cabang PKK di Suriah.
Masalah Siprus Saat menyatakan bahwa pihak Siprus Yunani tidak bekerja sama dengan upaya Turki untuk mencapai kesepakatan mengenai pulau di bagian timur Laut Tengah tersebut, Cavusoglu menekankan bahwa oleh karena itu Ankara baru memasuki perundingan setelah “parameter dan kerangka kerja” pembicaraan ditetapkan.
Ia menekankan bahwa kehadiran Turki yang berlanjut di Siprus sebagai penjamin adalah prasyarat bagi kesepakatan yang mungkin dicapai.
Siprus telah menyaksikan proses perdamaian yang hidup-mati selama beberapa tahun belakangan, termasuk gagasan paling akhir di Swiss di bawah pengawasan negara penjamin –Turki, Yunani, dan Inggris– berantakan tahun lalu.
PBB telah mengupayakan kesepakatan perdamaian untuk menyatukan Siprus di bawah payung federal yang juga dapat menetapkan masa depan hubungan Eropa dengan Turki, pelaku utama dalam konflik tersebut.
Siprus telah terpecah sejak 1974, ketika kudeta Siprus Yunani diikuti dengan kerusuhan terhadap Suku Turki di pulau itu dan campur tangan Ankara sebagai kekuatan penjamin.
Cavusoglu, yang menyatakan Turki tetap bersikap jelas mengenai pengeboran hidrokarbon di Siprus, mengatakan Angkatan Bersenjata Turki akan terus melakukan tindakan yang diperlukan di bagian timur Laut Tengah.
Pada awal 2018, Pemerintah Siprus Yunani secara sepihak melancarkan kegiatan pengeboran eksplorasi untuk menemukan gas di bagian timur Laut Tengah meskipun ada penentangan kuat dari Siprus Turki, yang menyatakan sumber daya alam di pulau itu mesti dieksplorasi secara bersama guna menjamin hak yang sama buat kedua pihak tersebut.
Ant.
Artikel ini ditulis oleh:
Teuku Wildan
