Jakarta, Aktual.com — Pasca melesetnya target penerimaan negara dari sektor perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), Pemerintah melalui kementerian Keuangan saat ini tengah mencari pinjaman senilai US$ 5 miliar, atau setara Rp 67 triliun guna menutupi toleransi pelebaran defisit anggaran.
Direktur Portofolio dan Utang Kementerian Keuangan, Scenaider Siahaan mengatakan, demi menutupi defisit tersebut pihaknya akan menarik pinjaman baik bilateral maupun multilateral yang diyakini lebih murah ketimbang pasar sekunder.
“Kami akan tarik pinjaman dari World Bank US$2 miliar dari komitmen baru. Asian Development Bank (ADB) bisa dikontak dan siap menyediakan US$750 juta sampai US$1 miliar, lalu pinjaman program lainnya sekitar US$ 1,2 miliar,” kata dia saat ditemui di gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/10).
Ia menambahkan, selain itu, pemerintah juga kembali berencana menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) berdenominasi valuta asing. Namun, penerbitan SBN ini akan dilakukan dengan cara penempatan terbatas atau private placement dari investor asing. Penerbitan SBN ini ditargetkan mampu menghimpun dana mencapai US$1 miliar.
Tidak hanya itu, apabila ke depan besaran defisit membengkak dari defisit anggaran tahun ini, Pemerintah juga akan menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL).
sebagai informasi, Pemerintah telah menetapkan defisit anggaran tahun ini di kisaran 2,5 persen hingga 2,6 persen dari produk domestik bruto.
“Iya kita akan cari lagi, tapi kita jaga defisitnya engga akan lebih dari 2,7 persen,” ucap Scenaider.
Tercatat, hingga 7 Oktober 2015, Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) baru mengantongi pendapatan sebesar Rp 1.004,1 triliun. Angka tersebut baru memenuhi 56,99 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 yang menitahkan pendapatan sebesar Rp 1.761,64 triliun.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
