Jakarta, Aktual.com — Uang perahu atau mahar untuk memperoleh rekomendasi dari pengurus pusat partai marak terjadi berbagai daerah. Walaupun hingga saat ini belum ada yang dapat membuktikan, namun aromanya sangat menyengat. Salah satunya terjadi di wilayah Papua dan Papua barat.
Dalam keterangan persnya kepada redaksi, Sabtu (8/8), kader Partai Hanura di Provinsi Papua yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, di beberapa kabupaten antara lain Kabupaten Waropen, Fak Fak, Yahukimo, Pegunungan Bintang dan Kabupaten Marauke, calon yang ingin mendapatkan rekomendasi harus membayar uang mahar sebesar Rp500 juta kepada DPP. Tidak peduli apakah dia kader sendiri atau kader partai lain.
Hal ini seperti terjadi di Kabupaten Pegunungan Bintang, dimana Ketua DPC Hanura sendiri yang maju sebagai calon Wakil Bupati tidak mendapat dukungan dari partainya. Padahal dia berjasa membawa Hanura sebagai pemenang Pemilu 2014 dan peraih kursi terbanyak (6 kursi) di Kabupaten Pegunungan Bintang.
Partainya lebih memilih calon lain karena yang bersangkutan tidak bisa membayar mahar. Lebih lanjut sumber menjelaskan, ini semua mainan AK (mantan anggota DPR RI) sebagai koordinator wilayah (korwil) Papua DPP Hanura.
“Yang tragis, ada calon di salah satu kabupaten di Papua Barat yang sudah membayar mahar atas perintah AK, namun rekomendasinya jatuh ke calon lain, ditambah lagi AK meminta agar sekretarisnya yang mengurus administrasi juga diberikan Rp20 juta,” tegas sumber berita ini.
“Kami yakin Pak Wiranto sebagai Ketua Umum Hanura tidak mengetahui permainan anak buahnya sehingga kami akan laporkan secara resmi ke internal DPP Hanura dengan bukti kwitansi agar korwil AK diberi sanksi dari partai,” tegasnya.
“Jika tidak mendapat respon dari DPP Hanura, akan kami bawa ke proses hukum sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
