Jakarta, Aktual.com – Pemerintahan di bawah Joko Widodo (Jokowi) dianggap getol dalam mengumpulkan utang-utang baru, baik utang luar negeri maupun utang luar negeri. Hingga Juni 2016 utang pemerintah mencapai Rp3.362 triliun.
Utang yang tinggi di era Jokowi ini dirasa cukup membebani APBN dalam setiap tahunnya. Bahkan di tahun depan, pemerintah menganggarkan untuk membayar bunga utang sebanyak Rp210 triliun di RAPBN 2017.
“Dalam setiap tahun, bunga dan pokok utang akan selalu naik. Bahkan lama-lama Indonesia tidak bisa bayar utang karena sumber daya alam juga akan terkutas habis untuk bayar utang,” jelas Direktur Center of Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, di Jakarta, Senin (22/8).
Bahkan Uchok memperkirakan, kewajiban pemerintah untuk bayar utang di RAPBN 2017 bukan Rp210 triliun, melainkan untuk bayar pokok dan bunganya bisa sebanyak Rp400 triliun.
Dan kondisi ini akan berdampak serius terhadap anggaran lain yang pasti akan banyak dikurangi. “Anggaran-anggaran yang pro rakyat pasti akan banyak yang dikurangi, baik itu di K/L (kementerian/lembaga) atau di pemerintah daerah,” jelas dia.
Menurutnya, utang dalam APBN sudah jadi menu utama, baik dengan dalih menutup defisit atau pun untuk menggenjot pembangunan. “Jadi di pola pikir pemerintah, tanpa utang, APBN tidak bisa menutup biaya-biaya lain, dan juga defisit akan melebar,” ungkap Uchok.
Padahal zaman Orde Baru dulu, utang pemerintah tidak sebanyak ini. Di era itu, utang hanya sebagai pelengkap APBN. “Sekalipun tidak berutang, APBN tetap sehat. Tapi sekarang, tanpa utang, APBN malah limbung,” tandasnya.
Dengan demikian, kata dia, saat ini yang dipikirkan pemerintah Jokowi adalah, bukan lagi bagimana APBN dapat memenuhi janji-janji dulu ketika Jokowi berkampanye, tapi justru terus mengakumulasi utang.
Memang berdasar data, sepanjang pemerintahan Jokowi dari kwartal IV 2014 hingga kwartal I 2016 utang luar negeri pemerintah meningkat US$21,576 miliar, dan swasta meningkat senilai US$22,657 miliar. Sehingga secara keseluruhan utang luar negeri meningkat Rp588,30 triliun.
Sementara utang dalam negeri pemerintah dalam bentuk surat utang negera mencapai Rp1.327,44 triliun dan mengalami peningkatan senilai Rp235,09 triliun antara September 2014 – Desember 2015. Disebut-sebut, pemerintah Jokowi adalah yang paling berprestasi dalam menciptakan utang.
Sementara utang Orba selama 32 tahun memimpin, telah berutang sebanyak Rp1.500 triliun yang jika dirata-ratakan selama 32 tahun pemerintahan Soeharto, utang negara bertambah sekitar Rp46,88 triliun setiap tahun.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
