Brussels, Aktual.com – Uni Eropa mengumumkan sanksi baru terhadap tujuh pejabat tinggi Venezuela, dengan mengatakan bahwa itu adalah wujud keprihatinan kelompok tersebut terhadap kemelut politik di bawah kepemimpinan Presiden Nicolas Maduro.
Seperti yang dilaporkan Reuters, Senin (22/1), pada pekan lalu bahwa Uni Eropa akan melakukan langkah tersebut, yang memberlakukan larangan bepergian dan pembekuan harta orang yang bertanggung jawab atas pasukan keamanan, yang dituduh melakukan pelanggaran luas, terutama selama unjuk rasa menentang pemerintah pada 2017.
Sementara sudah memberlakukan embargo senjata di Venezuela, UE tidak mempertimbangkan memberlakukan embargo minyak atau membuat daftar cekal untuk Maduro.
Minyak dan produk terkait menjadi tiga perempat dari ekspor Venezuela ke Uni Eropa. Negara itu memiliki cadangan minyak terbesar di dunia namun menderita inflasi dan kekurangan pangan.
Venezuela disebut sebagai negara kediktatoran oleh Prancis, Amerika Serikat dan negara tetangganya di Amerika Selatan, dengan pemerintahan Maduro dituduh oleh banyak pemerintah menyeret Venezuela ke arah pemerintahan otoriter dan menghancurkan ekonomi dengan masih memiliki cadangan minyak terbesar di dunia.
Dua diplomat Uni Eropa sebelumnya mengatakan bahwa mereka yang kemungkinan menjadi sasaran sanksi adalah pejabat senior yang bertanggung jawab atas pasukan keamanan yang dituduh melakukan pelanggaran luas, terutama selama demonstrasi anti-pemerintah tahun lalu.
Daftar tersebut masih bisa berubah, kata para diplomat, namun saat ini yang kemungkinan akan terkena larangan bepergian dan pembekuan aset termasuk Antonio Jose Benavides Torres, Kepala Distrik Ibu Kota di Caracas; Menteri Dalam Negeri Nestor Riverol; Direktur Badan Intelijen Nasional Gustavo Gonzalez Lopez; dan Ketua Hakim Maikel Moreno, yang memimpin pengadilan tertinggi.
Namun, tidak seperti Amerika Serikat dan Kanada, Uni Eropa tidak bermaksud untuk memberi sanksi kepada Maduro sendiri, namun berusaha memberi tekanan pada orang-orang di sekitarnya namun membiarkan presiden tersebut memiliki pilihan untuk melakukan perjalanan untuk perundingan di masa depan.
Jika disepakati oleh para duta besar Brussel dari 28 negara Uni Eropa, sanksi tersebut kemungkinan akan diadopsi dan diberlakukan pada minggu depan, kata beberapa diplomat.
Pada pekan lalu, anggota pemerintah sayap kiri Venezuela dan pemimpin oposisi menyelesaikan putaran perundingan di Republik Dominika tanpa mencapai kesepakatan untuk mengatasi krisis politik dan ekonomi negara tersebut.
Kedua belah pihak mengatakan bahwa mereka telah membuat langkah, tetapi membutuhkan lebih banyak waktu. Semua pihak yang terlibat dalam perundingan mengumumkan putaran perundingan lain untuk dimulai di Republik Dominika pada 18 Januari.
Hasil perundingan itu memperpanjang kebuntuan pemerintah dengan oposisi, yang telah mencoba dan gagal selama bertahun-tahun untuk mencapai kesepakatan. Kedua pihak terakhir bertemu untuk melakukan pembicaraan pada Desember.
Ant.
Artikel ini ditulis oleh:
