Jakarta, Aktual.com — Presiden Ukraina Petro Poroshenko meminta pemerintahnya untuk menghapus enam wartawan Eropa dari daftar sanksi yang baru dipublikasikan, kata pejabat setempat, Kamis (17/9), setelah daftar tersebut menuai kritikan dari negara-negara sekutu di Barat.
Poroshenko, Rabu, menandatangani keputusan untuk menjatuhkan sanksi kepada lebih dari 900 orang dengan alasan “keamanan nasional”, setelah pemberontak pro-Rusia, yang merebut sebagian wilayah Ukraina, menetapkan tanggal pemilihan umum yang oleh Kiev dilihat sebagai “pemilu ilegal”.
Daftar terkena sanksi, yang sebagian besar merupakan warga Rusia dan anggota kelompok pemisah, itu juga memasukkan 34 wartawan dan tujuh penulis ‘blog’ dari berbagai negara termasuk Inggris, Jerman, Spanyol, sehingga merusak citra Ukraina yang prodemokrasi di kalangan para pendukungnya dalam konflik dengan Rusia.
“Kebebasan pers merupakan nilai absolut bagi saya,” kata juru bicara pemerintah Svyatoslav Tsegolko dengan mengutip Poroshenko dalam akun Twitter, tempat ia mengatakan Poroshenko telah memerintahkan dewan keamanan untuk menghapus tiga nama wartawan BBC dalam daftar itu.
Seorang juru bicara dewan keamanan mengatakan nama dua koresponden Spanyol dan seorang koresponden Jerman juga akan dicabut dari daftar.
Pelarangan bagi jurnalis itu mengundang kritik dari Johannes Hahn, komisioner Uni Eropa yang bertanggung jawab atas pemekaran.
“Saya terkejut dan saya prihatin. Dan saya pasti akan membicarakan ini dengan kolega-kolega saya di Ukraina karena ini bukanlah semangat Eropa,” katanya di Brussel.
Badan-badan pemantau internasional seperti Komite Perlindungan Jurnalis dan Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE) mengatakan sanksi itu akan membatasi kebebasan media.
“Memperkenalkan pembatasan terlalu luas yang mengurangi pergerakan bebas jurnalis bukanlah cara untuk menjamin keamanan,” kata Dunja Mijatovi dari OSCE dalam sebuah pernyataan.
Amerika Serikat dan Uni Eropa memberlakukan sanksi terhadap Rusia dalam krisis itu.
Moskow mencaplok semenanjung Krimea di Ukraina dan hampir delapan ribu orang tewas dalam konflik, yang menurut Kiev dan NATO dipicu oleh Rusia. Rusia membantah keterlibatannya dalam kemelut tersebut.
Keputusan sanksi Ukraina itu bisa memberikan “efek merusak” terhadap kerja sama penting dengan pihak asing, kata Andreas Umland, peneliti senior pada Institut Kerja Sama Euro-Atlantik di Kiev, dalam akun Facebooknya.
“Sungguh membuat frustrasi, mengetahui betapa rendahnya kepakaran pemerintah Ukraina dalam isu-isu internasional dan diplomasi budaya. Daftar orang-orang yang dilarang itu merupakan bencana kehumasan yang lain bagi Kyiv yang sudah dimanfaatkan oleh musuh-musuh Ukraina,” katanya.
Pada Kamis, Rusia mengatakan dimasukkannya wartawan dalam daftar itu “sangat tidak bisa diterima”. “Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan… Kami mengecam keras keputusan ini,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
