Dalam pertemuan tersebut, GNPF Ulama menyampaikan kegelisahan mengenai isu membanjirnya tenaga kerja asing, kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat serta berbagai impor pangan yang masih merajalela. Pada prisipnya GNPF Ulama menginginkan Bangsa Indonesia bisa berdaulat di atas kaki sendiri.
“DPR RI telah melakukan banyak Sidak maupun kunjungan kerja ke berbagai wilayah yang diduga dibanjiri tenaga kerja asing. Komisi IX yang membawahi bidang ketenagakerjaan baru-baru ini sudah menyidak ke Morowali. Kami sudah tegaskan ke pemerintah bahwa tenaga kerja asing unskill jangan sampai tumbuh subur di tanah Indonesia. Justru yang harus kita lahirkan adalah pembukaan lapangan pekerjaan bagi saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air,” urai Bamsoet.
Mengenai kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan, saat ini DPR RI dan pemerintah terus menggenjot agar penggunaan APBN bisa dimanfaatkan sebesarnya untuk kemakmuran rakyat. Melalui politik anggaran yang berpihak kepada rakyat, diharapkan penggunaan APBN mampu menjadi jalan keluar bagi berbagai persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial.
“Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), persentase kemiskinan kita saat ini mencapai titik terendah sejak Indonesia memasuki era Reformasi, yakni sebesar 9,82 persen atau sekitar 25,95 juta jiwa. Saya juga akan pastikan penggunaan APBN 2019 nanti bisa dimaksimalkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Misalnya melalui pemberian subsidi benih, pupuk, kredit usaha rakyat, serta berbagai program kesejahteraan lainnya,” pungkas Bamsoet.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
