Kedatangan Emron Pangkapi untuk melapor kepada mantan Menteri Agama Suryadharma Ali yang ditahan terkait kasus korupsi dana penyelenggaraan Ibadah haji soal SK Menkumham Yasonna H Laoly yang mencabut SK Kepengurusan PPP Muktamar Surabaya kubu Romahurmuzy dan juga tidak mengakui kepengurusan PPP pimpinan Djan Faridz. Kemenkumham hanya mengakui kepengurusan PPP pimpinan Suryadharma Ali hasil Muktamar Bandung dengan masa bakti 6 bulan.

Jakarta, Aktual.com — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Bandung mendatangi Istana untuk bertemu Presiden Joko Widodo, Jumat (1/4).

“Hari ini bertemu dengan bapak presiden, ingin menyampaikan perkembangan-perkembangan mutakhir dari islah seutuhnya yang dilakukan PPP,” kata Plt Ketua Umum PPP Bandung Emron Pangkapi, sebelum bertemu presiden di Lingkungan Istana Kepresidenan.

Pihaknya akan melaporkan kepada Presiden tentang agenda PPP yang akan melaksanakan Muktamar ke-8 pada 8-10 April 2016.

“Muktamar PPP ke-8 ini sebagai forum islah dan akan dilaksanakan di Asrama Haji Pondokgede Jakarta,” ujar dia.

Dia juga mengatakan bahwa pertemuan ini untuk mengundang Presiden Jokowi membuka muktamar tersebut. “Kiranya Presiden berkenan hadir membuka muktamar sekaligus memberikan arahan kepada kader PPP yang Insya Allah diikuti 1641 muktamirin yang mewakili Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang seluruh Indonesia,” ucap dia.

Emron menegaskan bahwa PPP sudah utuh sehingga tidak ada lagi hasil Munas Jakarta maupun munas Surabaya.

“Sudah dilebur menjadi satu, yaitu PPP.”

Artikel ini ditulis oleh:

Antara

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS