Jakarta, Aktual.com — Undangan pemerintah Taiwan untuk mengunjungi Pulau Taiping di perairan Laut China Selatan yang disengketakan sejumlah negara tidak direspons oleh pihak Arbitrase Internasional dan pemerintah Filipina.
“Oleh sebab itu, pemerintah Taiwan sekali lagi mengundang lima arbitrator dan pemerintah Filipina agar bersedia mengunjungi Pulau Taiping untuk memastikan bahwa keputusan akhir sejalan dengan fakta dan tidak terlalu bergantung pada argumen dari satu pihak,” demikian keterangan pers dari Kementerian Luar Negeri Taiwan di Jakarta, Sabtu (14/5).
Sebelumnya, pemerintah Taiwan mengumumkan undangan kepada lima arbitrator dan perwakilan pemerintah Taiwan untuk mengunjungi pulau tersebut agar mendapatkan pemahaman yang lebih baik sesuai fakta di lapangan.
Namun, pihak Arbitrase Internasional tidak merespons undangan Taiwan, sedangkan Filipina baru-baru ini mengirimkan surat penolakan ajakan tersebut.
“Kalau Arbitrase tersebut tidak bersedia memenuhi undangan, maka keputusan tidak akan sesuai dengan status hukum Pulau Taiping,” kata Kemenlu Taiwan.
Kemenlu juga menyatakan bahwa setiap aspek keputusan yang merongrong kedaulatan Taiwan di pulau-pulau di Laut China Selatan dan memengaruhi hak maritim, tidak akan mengikat Taiwan.
“Pemerintah Taiwan tidak akan mengakui atau menerima apa pun keputusan arbitrase,” ujarnya.
Pihaknya menegaskan bahwa dari berbagai perspektif historis, geografis, dan hukum internasional, Pulau Nansha (Spratly), Pulau Shisha (Paracel), Pulau Chungsha (Tepi Macclesfield), dan Pulau Tungsha (Pratas) serta perairan di sekitarnya menjadi bagian dari teritorial Taiwan.
Taiwan tidak turut menyengketakan pulau-pulau tersebut karena sudah mendapatkan hak-haknya sesuai dengan hukum internasional, demikian Kemenlu.
Meskipun demikian, Taiwan mendukung penyelesaian sengketa di Laut China Selatan penuh dengan kedamaian atas dialog atau jalur hukum lainnya berdasarkan keadilan, transparansi, dan kesetaraan.
Undangan Taiwan tersebut disampaikan setelah Filipina mengajukan gugatan melalui Arbitrase Internasional atas klaim China di Laut China Selatan.
“Memperhatikan laporan tim hukum Filipina yang mendesak Arbitrase Internasional untuk mengabaikan bukti yang diberikan Taiwan, maka pemerintah mengirimkan undangan,” demikian keterangan dari Kemenlu Taiwan itu.
Selain China, Taiwan, dan Filipina, Laut China Selatan juga disengketakan oleh Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Brunei.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
