Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon. Foto : Mentari/Han

Jenewa, Aktual.com – Di tengah krisis kemanusiaan di Palestina yang semakin memprihatinkan, banyak negara besar yang memutuskan untuk tidak lagi memberikan bantuan kemanusiaannya kepada masyarakat Palestina.

Indonesia, dalam hal ini berkomitmen untuk terus memberikan dukungan kepada Palestina melalui upaya diplomasi parlemen yang selama ini dilakukan oleh DPR RI dalam berbagai forum parlemen dunia.

Dalam pertemuan bilateral yang dilakukan di sela-sela persidangan Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-148 yang berlangsung di Jenewa, Swiss pada 23-28 Maret 2024, Ketua BKSAP (Badan Kerja Sama Antar Parlemen) DPR RI Fadli Zon melaksanakan pertemuan bilateral dengan Direktur United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) Marta Lorenzo Rodriguez dan Chief of Staff UNRWA Ben Majekodunmi membahas berbagai tantangan yang dihadapi oleh organisasi kemanusiaan dalam menjalankan misi kemanusiaannya di Palestina, utamanya di tengah blokade akses kemanusiaan yang dilakukan secara sepihak oleh Israel.

Ben Majekodunmi yang baru saja kembali dari Gaza menceritakan tentang kondisi memprihatinkan berupa kelaparan akut di Gaza, di mana banyak bayi dan anak-anak tidak bisa mendapatkan makanan, bahkan banyak di antaranya meninggal dalam kondisi kelaparan.

Selain itu, tidak adanya akses air bersih juga menjadi tantangan terbesar di lapangan. Kondisi krisis kemanusiaan seburuk ini di Gaza ini tidak pernah dihadapi oleh UNRWA sebelumnya.

Oleh karena itu, Ben berharap agar parlemen dunia yang berkumpul di IPU mampu bersatu dalam mendorong komitmen politik untuk memastikan akses kemanusiaan yang aman di Palestina.

“Aksi yang dilakukan Israel menghalangi distribusi bantuan kemanusiaan di Gaza, dan berbagai wilayah di Palestina adalah tindakan biadab yang tidak berperikemanusiaan. DPR RI mengutuk keras tindakan ini, apalagi di tengah kondisi kelaparan akut dan tingginya kebutuhan akan obat-obatan dan peralatan medis di tengah bulan Ramadhan,” ujar Fadli Zon.

Sebagaimana diketahui bahwa pada 25 Maret 2024 lalu, Dewan Keamanan (DK) PBB telah mengadopsi resolusi agar Israel menghentikan serangannya kepada Palestina dan segera melaksanakan gencatan senjata sementara, serta mendorong pembebasan sandera. Di tengah pesimisme upaya perdamaian di Palestina, resolusi ini diharapkan mampu memberi akses kemanusiaan yang aman di Palestina.

Dalam kesempatan ini, Marta Lorenzo juga menyampaikan selama ini distribusi bantuan kemanusiaan di Palestina dilakukan melalui jalur udara. Namun, bantuan melalui jalur udara itu dinilai tak efektif, karena rawan rusak, hancur, dan memberikan resiko keamanan yang sangat tinggi bagi para pengungsi karena serangan biadab Israel yang menargetkan para penerima bantuan tersebut.

Menanggapi hal ini, Fadli menyampaikan bahwa selama ini masyarakat Indonesia gigih menunjukkan solidaritasnya kepada Palestina melalui berbagai donasi kemanusiaan, baik melalui lembaga zakat nasional seperti BAZNAS maupun lembaga kemanusiaan berbasis sipil lainnya. Ia selanjutnya berharap agar dapat terwujud kerja sama antara lembaga zakat dan infak Indonesia dengan UNRWA.

“Sebagai negara mayoritas Muslim, Indonesia memiliki peluang zakat yang sangat besar dan hal ini telah terbukti bagaimana banyak masyarakat kita yang menyalurkan zakat dan infaknya untuk membantu masyarakat Palestina. Derita Palestina adalah derita kita bersama. Tentu Indonesia tak akan tinggal diam melihat saudara-saudara kita di Palestina menghadapi krisis kemanusiaan seperti saat ini. Maka, sudah menjadi kewajiban bagi Indonesia untuk terus meningkatkan bantuan kemanusiaan kita kepada Palestina melalui UNRWA,” jelas Anggota Komisi I DPR RI ini.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga menegaskan kembali bahwa DPR RI berkomitmen untuk mengoptimalkan upaya diplomasi parlemen untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan membantu meringankan krisis kemanusiaan yang dihadapi masyarakat Palestina, utamanya melalui bantuan kemanusiaan yang disalurkan melalui organisasi internasional yang menjunjung tinggi prinsip netralitas dan imparsialitas seperti UNRWA.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan