“Ada aturan undang-undangnya. Kalau dianggap gaduh, menimbulkan pro dan kontra, saya hargai semua pendapat,” katanya.
Tak hanya untuk Sumatera Utara dan Jawa Barat, pihaknya juga akan menempatkan pejabat setara eselon satu dari Polri atau TNI sebagai penjabat gubernur di Papua. Pasalnya Gubernur Papua yang saat ini adalah Lukas Enembe akan berakhir pada 9 April 2018 atau sebelum Pilkada Papua 2018 selesai.
Tjahjo beralasan penempatan pati Polri atau TNI di Sumatera Utara, Jawa Barat dan Papua karena aspek kerawanan di daerah tersebut. Saat ditanya langkahnya terkait dengan manuver politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Tjahjo tegas membantah.
“Tidak ada sangkut pautnya dengan partai,” katanya.
Tjahjo Kumolo menambahkan bahwa ini bukan pertama kalinya penjabat gubernur diisi perwira tinggi. Sebelumnya ia pernah menempatkan perwira tinggi Polri dan TNI sebagai penjabat gubernur di Aceh dan Sulawesi Barat pada Pilkada Serentak 2017.
