Pihaknya pun mempertanyakan alasan keamanan yang disampaikan Mendagri Tjahjo. “Kalau soal keamanan, kan sudah ada kapolda di wilayah yang bertanggung jawab terhadap masalah kamtibmas,” katanya.
Bambang menilai bahwa Polri sebenarnya sudah banyak melanggar fungsinya. Ia merinci bahwa pelanggaran fungsi Polri terjadi sejak dua perwira tinggi Polri diangkat menjadi Dirjen Imigrasi dan Dirjen Perhubungan Darat beberapa waktu lalu.
“Saat itu sudah diingatkan (melanggar), tapi tetap saja dilanjutkan,” katanya.
Namun sekarang malah berkembang ke penunjukkan jabatan kepala daerah. Sebagai aparat negara, seharusnya Polri bersikap profesional dan netral dari pemegang kekuasaan. Janji setia Polri adalah pada negara, bukan pada rezim. Rezim bisa berganti, namun kesetiaan pada negeri haruslah harga mati.
