Jakarta, Aktual.com — Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) diyakini masuk anggaran ketika DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat penyempurnaan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2014 usai dievaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebab, evaluasi Kemendagri atas APBD-P tertanggal 22 September tersebut, tidak memuat UPS.
“Evaluasi Kemendagri atas APBD-P tertanggal 22 September tidak memuat UPS. Pada evaluasi Kemendagri, ada tertulis ‘harap ditindaklanjuti di tingkat saudara’. Artinya, eksekutif dan legislatif harus duduk bersama,” ujar Anggota Komisi E DPRD DKI 2009/2014, Fahmi Zulfikar Hasibuan, saat dihubungi, Ahad (31/1).
Keyakinan politikus Hanura ini bertambah kuat, lantaran Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), bersurat ke Ketua DPRD, Prasetio Edi Marsudi, pada 21 Oktober. Surat tersebut tentang permintaan persetujuan APBD-P, menyusul adanya evaluasi dari Kemendagri.
Bahkan, imbuh Fahmi, pimpinan dewan merespon permintaan Ahok tersebut dengan menerbitkan Keputusan DPRD No. 28/2014 tertanggal 24 Oktober.
“Saya menduga, rapat penyempurnaan APBD-P 2014 dilakukan setelah surat Ahok turun hingga keputusan DPRD terbit,” ucapnya.
“Namun, saya tidak hadir atau mengetahui, karena pada periode kedua kalinya menjabat sebagai wakil rakyat, dirinya belum aktif di Kebon Sirih,” imbuh Fahmi.
Dalam perbal Keputusan DPRD itu, kata eks politikus Golkar ini, ditandatangani pimpinan dewan. “Kalau saya tidak salah ingat, hampir semuanya paraf,” tandasnya. (Fatah)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
