Jakarta, aktual.com – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berkomitmen meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina, dengan mengirim ratusan truk setiap hari selama 60 hari pertama gencatan senjata, menyusul kesepakatan damai antara Israel dan Hamas.
“Kami menargetkan peningkatan pasokan menjadi ratusan truk setiap hari. Distribusi pangan akan ditingkatkan untuk menjangkau 2,1 juta warga yang membutuhkan bantuan makanan, serta sekitar 500.000 orang yang membutuhkan dukungan gizi,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat, Tom Fletcher, dikutip dari Reuters, Jumat (10/10/2025).
Fletcher menegaskan, wabah kelaparan di Gaza harus segera dihentikan dan dicegah meluas ke wilayah lain. Kesepakatan gencatan senjata tersebut diperkirakan mulai berlaku 24 jam setelah rapat kabinet Israel pada Kamis (9/10/2025).
Perjanjian itu membuka jalan bagi masuknya ratusan truk bantuan makanan dan obat-obatan ke Gaza, pembebasan sandera, serta penarikan sebagian pasukan Israel dari wilayah tersebut.
Menurut laporan Integrated Food Security Phase Classification (IPC) pada Agustus lalu, Gaza City dan sekitarnya telah mengalami krisis kelaparan yang diperkirakan akan meluas, dengan lebih dari 500.000 warga Palestina terancam.
Sebelumnya, Israel sempat menutup penuh akses pangan ke Gaza hampir tiga bulan tahun ini, sebelum melonggarkan aturan pada Juli 2025 dengan memperbolehkan sebagian bantuan masuk. Namun, PBB menilai kebutuhan di lapangan jauh lebih besar, sementara distribusi masih terkendala pembatasan pergerakan oleh militer Israel dan memburuknya situasi keamanan.
Fletcher menambahkan, PBB juga akan menyalurkan bantuan tunai kepada sekitar 200.000 keluarga untuk memenuhi kebutuhan pangan dasar. Selain itu, badan dunia tersebut akan memulihkan sistem kesehatan Gaza yang hancur serta menambah pasokan medis.
“Kami akan memperluas penyediaan tempat tinggal, termasuk membantu keluarga bersiap menghadapi musim dingin. Ribuan tenda akan didatangkan dan dibagikan setiap minggu, bersama terpal dan perlengkapan lainnya, dengan prioritas bagi keluarga rentan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menegaskan agar rencana bantuan berjalan efektif, hambatan birokrasi harus dihapus dan akses aman serta berkelanjutan bagi pekerja kemanusiaan harus dijamin.
