Pegawai menata uang di cash center BNI, Jakarta, Senin (25/1). Pada tahun 2015, BNI berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp326,1 triliun atau tumbuh 17,5 persen dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp277,6 triliun. ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo/aww/16.

Jakarta, Aktual.com – Golkar akan kembalikan utuh jika ada calon Ketua Umum yang sudah terlanjur serahkan sumbangan Rp1 miliar untuk maju di Munaslub.

Wakil Ketua Komite Etik Munaslub Golkar Lauren Siburian mengatakan langkah itu dilakukan dilandasi semangat untuk memperbaiki partai dan membasmi korupsi.

“Maka dengan demikian ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan itu harus kita ikuti,” ujar dia, usai bertemu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta, Rabu (4/5).

Namun Lauren tidak menyebut siapa-siapa saja caketum yang memang sudah serahkan uang sumbangan Rp1 miliar itu. Dia hanya mengatakan, untuk menjaga asas keadilan, tidak hanya calon dari penyelenggara negara saja yang dibatalkan syarat memberi sumbangan.

“Yang lainnya pun juga akan kita minta dilarang, jadi tidak ada pengumpulan dana yang Rp1 miliar yang wajib,” ujar dia.

Ditambahkan dia, KPK juga akan membantu sepenuhnya apabila Golkar perlu konsultasi atau diminta lakukan monitoring terkait Munaslub.

Seperti diberitakan sebelumnya, Lauren mengatakan pimpinan KPK merekomendasikan agar Golkar membatalkan syarat sumbangan Rp1 miliar dari caketum untuk bisa ikut bertarung di munaslub.

Tutur dia, KPK anggap sumbangan semacam itu tidak boleh. Karena baik calon yang akan dipilih atapun yang memilih ada yang merupakan penyelenggara negara seperti anggota DPR. Begitu juga yang punya suara untuk memilih bisa juga merupakan anggota DPR, bupati, gubernur, wali kota.

“Itu (sumbangan) bisa masuk dalam ketentuan gratifikasi. Karena itu dilarang memberikan sumbangan Rp 1 miliar di dalam munslub ini,” ujar Lauren. (Baca: Ikuti Saran KPK, Golkar Akan Batalkan Sumbangan dari Caketum)

Artikel ini ditulis oleh: