“Selain itu, saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada KPK, karena akan memfasilitasi acara ini dan pengumuman LHKPN masing-masing calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2018 di Jawa Barat,” katanya.
“Tentunya pengumuman LHKPN ini merupakan bentuk ketaatan dan kepatuhan para calon kepala daerah sebelum menduduki jabatan strategis, agar setiap perubahan harta pejabat negara dapat diperiksa lebih lanjut dan diawasi oleh masyarakat, sebagai bentuk pencegahan terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme,” lanjutnya.
Menyikapi usulan tersebut, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan usulan terkait kenaikan gaji kepala daerah tersebut berada di bawah kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
“Itu bukan wewenang saya, itu kewenangan Pak Menpan. (Usulan Aher agar gaji kepala daerah naik) saya kira kalau gaji naik 1.000 kali lipat kalau mentalnya mental korup dia tetap nggak bisa,” kata Mendagri.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
