Jakarta, Aktual.com —Fraksi Partai Hanura di DPR menyatakan usulan kenaikan gaji presiden saat ini bukan lah hal yang mendesak. Di mana, kondisi ekonomi Indonesia sedang melemah.
Bendahara Fraksi Hanura Miryam S Haryani menilai usulan kenaikan gaji presiden yang digaungkan Fraksi PDI Perjuangan ini bisa menimbulkan kondisi politik yang tidak kondusif.
“Bagi Hanura, secara fungsional kenaikan tunjangan perlu tapi itu bukan perkara mendesak, apalagi ditengah ekonomi yang terus stagnan begini sehingga lebih baik memaksimalkan tunjangan yang memang sudah ada saja,” ujar Miryam di DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/9).
“Apabila sikap seperti ini terus dibiarkan tentu kedepan akan susah memunculkan situasi yang kondusif, karena kegaduhan yang diciptakan sendiri,” cetusnya.
Anggota Komisi V DPR ini pun merasa heran karena kenaikan tunjangan bagi anggota dewan ditolak, namun mengusulkan gaji presiden dinaikkan.
“Apabila kenaikan tunjangan kinerja ditolak tapi gaji presiden dinaikkan tentu kita juga akan bertanya balik, apakah kinerja presiden selama ini juga sudah maksimal dan layak untuk dinaikkan gajinya?” katanya.
Menurut dia, konsisten dalam bersikap politik itu penting agar tidak bertentangan dengan cita-cita yang dibangun selama ini. Apalagi, cita-cita tersebut bertujuan untuk kepentingan rakyat Indonesia.
“Jadi, konsisten itu perlu agar tdk terjadi kontradiksi disana-sini dan ikut memberi contoh praktik berpolitik yang baik bagi masyarakat luas,” tandasnya.
Sebelumnya, Anggota DPR mengusulkan gaji presiden dan wakil presiden dinaikkan. Idealnya gaji presiden mencapai Rp200 juta per bulan. Gaji presiden yang besarnya Rp62 juta perbulan saat ini, dianggap masih kalah jauh dari gaji seorang direktur utama BUMN.
Artikel ini ditulis oleh:
