Jakarta, Aktual.com – Komisi VI DPR RI memutuskan untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) guna mengusut motif dibalik perombakan struktur PT Pertamina oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga menimbulkan konflik dan pemecatan pada Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang dari Jabatannya sebagai Dirut dan Wadirut.
Wakil Ketua Komisi VI DPR, Inas Nasrullah menyatakan bahwa selama ini tidak ada penjelasan dari pemerintah kepada lembaga DPR atas kebijakan perombakan yang membentuk posisi Wakil Direktur dalam organisasi Pertamina. Terlebih dia melihat kebijakan itu tidak memilki landasan hukum yang jelas.
“Ketika ada Wadirut pasti ada kebutuhan, dimana aturan yang butuhkan Wadirut bagi Pertamina. Ini yang harus dijelaskan oleh Kementerian BUMN,” kata Inas dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian BUMN dan Pertamina (23/2).
Menanggapi hal itu, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata, Kementerian BUMN, Edwin Hidyaat Abdullah menyatakan bahwa pengangkatan Wadirut berawal dari target Pertamina yang tidak hanya ingin menjadi perusahaan di industri minyak dan gas namun juga sebagai perusahaan yang menyediakan semua jenis energi (Energy Company).
Terlebih lagi muncul regulasi yang mewajibkan Pertamina untuk tingkatkan pembangunan dan kapasitas kilang, dimana semua proyek dikontrol dalam satu direktorat pengolahan.
“Jadi kita lihat direktur pengolahan kayak jadi super direktur dengan nilai investasi luar biasa besar. Sementara SVP bisa memegang proyek ratusan triliun ini tidak sehat,” katanya.
Sebagaimana diketahui sebelumnya Kementerian BUMN telah mencopot Dwi Sutjipto beserta Ahmad Bambang dari jabatan Dirut dan Wadirut Pertamina sebagai imbas dari malpraktek perubahan struktur tersebut.
Keduanya memunculkan konflik dan tidak mampu membangun kerjasama yang baik dalam menjalankan roda bisnis perusahaan tersebut.
“Terkadag dalam struktur tiak berjalan dengan semestinya dan terjadi ketidak kecocokan orangnya. Mungkin butuh talenta baru,” kata Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Jasa Konsultasi, Gatot Trihargo di Gedung BUMN usai melakukan RUPS, Jumat (3/2).
(Laporan: Dadangsah Dapunta)
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
