Anggota Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Hilman Pujana memberi keterangan usai FGD bersama Kementerian/Lembaga dan pelaku usaha dalam membahas harga beras yang tinggi di Jakarta, Rabu (28/2/2024). ANTARA/Harianto

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Hilman Pujana mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus untuk mengusut penyebab mahalnya harga beras premium di pasaran.

“Kemarin di rapat komisi sudah diputuskan untuk bentuk tim khusus, jadi memang kita concern untuk beras ini dilakukan tim khusus antara tim kajian dengan tim penegakan hukum,” kata Hilman di Jakarta, Rabu (28/2).

Hilman menjelaskan bahwa keputusan pembentukan tim tersebut diambil dalam rapat komisi sebagai respons terhadap kekhawatiran masyarakat terkait kenaikan harga beras. Tim tersebut bertugas mengumpulkan informasi terkait penyebab kenaikan harga beras dan melakukan analisis terhadap seluruh rantai pasok beras, dari hulu hingga hilir.

Dia menegaskan bahwa tim khusus ini terdiri dari Deputi Kajian Advokasi untuk Pencegahan dan Komisioner Bidang Penegakan Hukum yang akan bertindak berdasarkan temuan dari analisis mereka.

Hilman menekankan bahwa tim tersebut akan bertindak sesuai dengan syarat-syarat penegakan hukum, di mana hanya bukti yang kuat yang akan digunakan untuk memulai tindakan hukum.

“Mengenai masalah sumbatan distribusi, kami akan menyelidiki apakah hal ini terjadi secara sporadis atau terdapat komunikasi antara pelaku usaha dalam rantai distribusi,” tambahnya.

Dia menambahkan bahwa pengumpulan data dan informasi merupakan langkah awal dalam proses penyelidikan. Proses ini melibatkan turun ke lapangan dan diskusi kelompok terfokus (FGD).

Hilman menegaskan bahwa keberadaan tim khusus ini mencerminkan kepedulian KPPU terhadap masalah tersebut dan komitmen untuk menyelesaikannya.

KPPU berharap bahwa hasil yang didapatkan dari tim khusus tersebut nantinya dapat memberikan saran dan rekomendasi kepada kementerian ataupun lembaga terkait di bidang pangan serta bahkan kepada Presiden.

“Jadi kami punya tim juga di kantor wilayah ada di Medan, Lampung, Bandung, Makassar, Balikpapan dan Surabaya. Ini terus melakukan pemantauan khususnya untuk komoditas komoditas yang mengalami pergerakan,” kata Hilman.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan