Jakarta, Aktual.com — Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dibiayai hasil utangan sebesar USD5,5 miliar dari China Development Bank (CDB) sangat memprihatinkan. Ini bukti pemerintah tak punya akal sehat.
Pasalnya, menurut Wakil Ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK) Nahdlatul Ulama (NU), Luluk Hamidah, tidak ada manfaat sama sekali dari proyek yang tidak penting ini.
Yang ada, ke depannya pemerintah akan terus terbebani utang yang bahkan tidak mungkin akan menggadaikan aset-aset bangsa ini.
“Makanya, kepentingan apa lagi yang ada di balik itu (utang untuk proyek kercep) yang jauh lebih penting? Sehingga mengalahkan akal sehat. Itu tidak penting, lebih baik batalkan saja proyek itu,” ujarnya kepada Aktual.com, di Jakarta, Senin (14/3).
Apalagi, kata dia, tidak ada makan siang yang gratis. Pasalnya, siapa pun yang memberi utang pasti sudah dihitung dengan matang, termasuk kepentingan di belakangnya.
“Ketika ada orang memberi utang, berarti ada sesuatu yang diincar dan jauh lebih strategis bukan hanya sekadar membuang uang. Itu sebetulnya mesti dipahami pemerintah,” terang dia.
Luluk menengarai, sesuatu yang lebih strategis itu adalah aset-aset BUMN yang diincar mereka.
“Sangat mungkin yang digadaikan itu aset BUMN. Apalagi tata kelola BUMN juga tidak bagus. Sehingga ke depan sangat mungkin, bangsa kita hanya jadi kuli dari perusahaan negara yang dimiliki asing,” tandas dia.
Untuk itu mestinya pemerintah, terutama Menteri BUMN Rini Soemarni mau mendengarkan resistensi publik. Karena dilihat dari urgensi, kebutuhan, dan nilai strategis, tidak ada di proyek kereta cepat itu.
“Sudah uangnya hasil ngutang, manfaatannya juga tidak ada. Karena tidak membawa pengaruh dan perubahan luar biasa signifikan, mulai dari modal, arus ekonomi, mobilitas penduduk,” papar dia.
Kalau pemerintah sadar, kata Luluk, akan lebih baik jika bangun kercep Jakarta-Surabaya. Ini bisa menjadi solusi arus mudik setiap tahun yang belum terpecahkan oleh pemerintah.
“Itu jauh lebih bermanfaat. Karena setiap tahun kita selalu punya problem soal arus mudik. Ini yang mestinya dipikirkan pemerintah. Bukan malah membangun kereta cepat Jakarta-Bandung yang tidak bermanfaat,” pungkas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
