Ketua Umum DPP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa (kanan) dan Presiden Komisaris PT Humpuss Group Hutomo Mandala Putra (kiri) menghadiri acara penandatanganan nota kesepahaman antara Humpuss Group dengan Muslimat NU disela-sela acara Penutupan Rapimnas PP Muslimat NU di Jakarta, Senin (27/3/2017). Bentuk kerja sama yang dilakukan salah satunya dengan membangun kemitraan UMKM antara anggota muslimat NU dan PT Putri Satu Tujuh, salah satu perusahaan produsen gula yang dimiliki oleh Tommy Soeharto. AKTUAL/Munzir
Ketua Umum DPP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa (kanan) dan Presiden Komisaris PT Humpuss Group Hutomo Mandala Putra (kiri) menghadiri acara penandatanganan nota kesepahaman antara Humpuss Group dengan Muslimat NU disela-sela acara Penutupan Rapimnas PP Muslimat NU di Jakarta, Senin (27/3/2017). Bentuk kerja sama yang dilakukan salah satunya dengan membangun kemitraan UMKM antara anggota muslimat NU dan PT Putri Satu Tujuh, salah satu perusahaan produsen gula yang dimiliki oleh Tommy Soeharto. AKTUAL/Munzir

Solo, Aktual.com – Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya, Tommy Soeharto melontarkan kritik terhadap pemerintahan Jokowi-JK terkait utang negara yang mencapai 350 dollar AS atau hamper Rp 4.700 triliiun.

“Kita tidak tahu kapan negara kita menjadi negara maju, negara industri. Mudah-mudahan melalui Partai Berkarya bisa berbuat terbaik,” kata Tommy ketika memberikan sambutan dalam Rapimnas III Partai Berkarya di Solo, Sabtu (10/3).

Dalam kesempatan tersebut, Tommy meyakini jika pemerintah juga tidak tahu secara pasti kapan akan melunasi utang yang menumpuk tersebut.
Padahal menurutnya, beban utang yang demikian besar akan ditanggung oleh anak cucu dari generasi saat ini.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan menyatakan, total utang pemerintah hingga Januari 2018 mencapai Rp 3.958,7 triliun. Angka ini lebih tinggi Rp 20 triliun dibandingkan utang pada akhir tahun lalu.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dipublikasikan, utang pemerintah masih didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp3.206,38 triliun atau 81 persen dari total utang pemerintah.

Sekitar Rp2.330,65 triliun dari SBN tersebut diterbitkan dalam denominasi rupiah.

Selain penerbitan SBN, utang tersebut juga berasal dari pinjaman luar negeri pemerintah yang mencapai Rp746,64 triliun atau 18,9 persen dari total utang tersebut.

Di sisi lain, Tommy juga menyinggung soal upaya pemenangan calon legislatif baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Dia juga mengkritik dalam 15 tahun ke depan Indonesia menjadi negara maju.

Artikel ini ditulis oleh:

Teuku Wildan