Anggota Komisi VII Fraksi Gerindra Ramson Siagian (kanan) dan Direktur eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Enny Sri Hartati (kiri), berbicara dalam diskusi yang bertajuk "Implementasi Undang Undang Minerba, Untuk Masa Depan Bangsa dan Negara", di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/3). Dalam diskusi ini mereka juga menyinggung soal kebijakan Pemerintah di sektor Mineral pada Tahun 2017, karena dianggap berpotensi melanggar hukum karena bertentangan dengan UU Minerba. AKTUAL/Tino Oktaviano
Anggota Komisi VII Fraksi Gerindra Ramson Siagian (kanan) dan Direktur eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Enny Sri Hartati (kiri), berbicara dalam diskusi yang bertajuk “Implementasi Undang Undang Minerba, Untuk Masa Depan Bangsa dan Negara”, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/3). Dalam diskusi ini mereka juga menyinggung soal kebijakan Pemerintah di sektor Mineral pada Tahun 2017, karena dianggap berpotensi melanggar hukum karena bertentangan dengan UU Minerba. AKTUAL/Tino Oktaviano
Anggota Komisi VII Fraksi Gerindra Ramson Siagian (kanan) dan Direktur eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Enny Sri Hartati (kiri), berbicara dalam diskusi yang bertajuk “Implementasi Undang Undang Minerba, Untuk Masa Depan Bangsa dan Negara”, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/3). Dalam diskusi ini mereka juga menyinggung soal kebijakan Pemerintah di sektor Mineral pada Tahun 2017, karena dianggap berpotensi melanggar hukum karena bertentangan dengan UU Minerba. AKTUAL/Tino Oktaviano
Anggota Komisi VII Fraksi Gerindra Ramson Siagian (kanan) dan Direktur eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Enny Sri Hartati (kiri), berbicara dalam diskusi yang bertajuk “Implementasi Undang Undang Minerba, Untuk Masa Depan Bangsa dan Negara”, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/3). Dalam diskusi ini mereka juga menyinggung soal kebijakan Pemerintah di sektor Mineral pada Tahun 2017, karena dianggap berpotensi melanggar hukum karena bertentangan dengan UU Minerba. AKTUAL/Tino Oktaviano
