Jakarta, aktual.com – Konsep negara hukum berakar pada masyarakat kuno. Para filsuf pada masa itu, seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Cicero, dan lain-lain percaya bahwa bentuk pemerintahan yang paling masuk akal dan adil adalah di mana hukum menjamin hak dan kebebasan seseorang serta negara melindungi dan menjaminnya. Pandangan mereka memiliki pengaruh yang nyata terhadap perkembangan pengetahuan mengenai hak dan kebebasan individu di era modern.
Pada bulan Juni 2022, Presiden Republik Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev berbicara di depan anggota Komisi Konstitusi, menandai bahwa supremasi hukum adalah sebuah gagasan dan penemuan besar yang terbentuk sebagai hasil kerja keras umat manusia selama satu milenium.
Presiden Republik Uzbekistan dalam bukunya “The Strategy of New Uzbekistan” menandai bahwa kepastian supremasi hukum dan keadilan adalah syarat terpenting untuk membangun Uzbekistan baru.
Kebijakan negara yang bertujuan untuk membangun negara hukum dan dengan demikian memastikan supremasi hukum, diwujudkan dalam dokumen-dokumen strategis di bidang hak asasi manusia. Dokumen-dokumen inilah yang menjadi Strategi Nasional Republik Uzbekistan tentang Hak Asasi Manusia dan disetujui dengan keputusan presiden pada bulan Juni 2020. Salah satu tugas utamanya adalah menetapkan prinsip supremasi hukum, masuknya Uzbekistan ke dalam 50 negara terkemuka di dunia dalam peringkat dan indeks internasional di bidang hak asasi dan kebebasan manusia.
Salah satu badan negara terkemuka yang menangani masalah hak asasi manusia, membangun negara hukum, adalah Pusat Nasional Hak Asasi Manusia Republik Uzbekistan. Kegiatannya ditujukan untuk memastikan adanya kerjasama badan-badan negara dan organisasi lain untuk pelaksanaan kewajiban internasional negara Uzbekistan, penyusunan laporan nasional di bidang hak asasi manusia, dan perluasan kerjasama dengan organisasi internasional untuk perlindungan hak asasi manusia.
Di antara lembaga-lembaga demokrasi di bidang perlindungan hak asasi dan kebebasan manusia adalah Komisioner Oliy Majlis untuk Hak Asasi Manusia (Ombudsman), Komisioner Oliy Majlis untuk Hak Anak (Ombudsman anak), serta Komisioner di bawah Presiden Republik Uzbekistan untuk perlindungan hak dan kepentingan sah badan usaha. Dalam aktivitasnya, mereka berpedoman pada prinsip legalitas, keadilan, humanisme dan prioritas hak asasi manusia dan kepentingan yang sah, yang mana merupakan salah satu komponen utama negara hukum.
Tidak diragukan lagi, Mahkamah Konstitusi memainkan peran kunci dalam membangun negara hukum di Uzbekistan. Konstruksi negara hukum di Uzbekistan sangat relevan dengan reformasi konstitusi yang sedang berlangsung.
Pada tanggal 20 Juni 2022, Presiden Shavkat Mirziyoyev, mengadakan pertemuan dengan anggota Komisi Konstitusi, mengatakan bahwa negara hukum adalah negara di mana tidak ada seorang pun yang dapat berdiri di atas hukum, setiap orang setara dan bertanggung jawab terhadap hukum yang dianut atas dasar prinsip-prinsip demokrasi. Dalam pengertian ini, kepala negara mengusulkan untuk mengabadikan gagasan “Uzbekistan-Negara Hukum” dalam Konstitusi.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
