Jakarta, Aktual.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara 62 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena menyajikan menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak sesuai pagu anggaran selama Ramadhan 1447 Hijriah/2026.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan penutupan dilakukan sebagai bagian dari pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran publik dan kualitas layanan.
“Minimal ada 62 SPPG yang kami tutup sementara karena tidak sesuai dalam memberikan menu, baik itu menu minimalis maupun menu yang kurang baik. Ini soal akuntabilitas anggaran,” ujarnya usai pertemuan dengan Kejaksaan Agung di Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Dadan menekankan bahwa jumlah SPPG yang dihentikan hanyalah sebagian kecil dari total lebih 25.000 unit di seluruh Indonesia. Ia menyoroti fenomena viral di media sosial terkait 62 SPPG tersebut.
“Ada 25.000 lebih SPPG yang berjalan, tetapi 62 itu yang membuat menu kurang sesuai dan minimalis yang membuat viral, jadinya vocal minority, kan? 62 tetapi membuat viral seluruhnya, padahal sebagian besar kan melaksanakan dengan baik. Jadi, kami ingin yang 62 itu makin lama makin kecil, sehingga laporan yang keluar itu adalah yang silent majority ini, jadi harus diungkap bahwa (SPPG) yang bagus-bagus itu banyak,” ujarnya.
Sebagian besar SPPG ditutup sementara karena menu yang disajikan tidak sesuai pagu anggaran. Sebagian lainnya ditutup karena pelanggaran administratif, seperti belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
Penutupan dilakukan secara bertahap melalui surat peringatan pertama dan kedua, sebelum akhirnya diberhentikan sementara. Mitra pengelola tetap diberikan kesempatan untuk memperbaiki layanan.
“Kalau pelanggaran berulang, tidak tertutup kemungkinan dilakukan penutupan permanen,” ucapnya.
Selain pengawasan internal, BGN membuka kemungkinan langkah hukum jika terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran.
“Kalau ada indikasi penyalahgunaan anggaran yang terbukti secara hukum, tentu akan ditindak. Saat ini fokus kami adalah pembinaan dan penguatan akuntabilitas, agar program MBG berjalan optimal dan dana publik digunakan dengan benar,” tegasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
