Jakarta, Munculnya wacana sejumlah anggota dewan untuk membuat rancangan APBN 2017 alternatif (tandingan) atas RAPBN pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang dipandang tidak realistis terus menjadi perhatian publik.
Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi misalnya. Ia menilai jika wacana itu harus dilakukan para anggota dewan sebagai bentuk perlindungan kepada para konstituen di daerah pemilihan (Dapil) nya masing-masing.
“Bagus, anggota dewan harus buat APBN tandingan. APBN yang diajukan oleh pemerintah selalu tidak menyentuh rakyat atau tiap tahun meningkat angka nominalnya selama ini tetapi tidak bisa meningkatkan kesejahteraan konstituen di Dapil masing masing malahan merugikan konstituen anggota dewan sendiri,” kata Uchok, di Jakarta, Minggu (21/8).
Terlebih kata dia, dari pemaparan angaran yang dilakukan era pemerintahan Jokowi-JK sering kali menjadikan dewan sebagai lembaga pemberi stempel saja.
“Lihat saja, APBN yang dibuat oleh pemerintah dan DPR hanya disuruh persetujuan atau dianggap sekedar tukang stempel walau ada masukan dikit sana sini dalam APBN,” ujar dia.
“Pemerintah setelah dapat persetujuan, tidak perduli, apakah APBN, misalnya sampai atau tidak sampai kepada rakyat yang jelas dipikiran pemerintah Jokowi ini adalah APBN harus bisa bayar gaji pegawai, pejabat negara dapat tunjangan dan fasilitas yang mewah, bangun infrakstuktur agar investor datang membawa investasi,” pungkas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
