Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi VI DPR Eka Sastra mengatakan perlu adanya kajian lebih mendalam terkait wacana badan usaha milik negara (BUMN) dimerger menjadi ‘Super holding’ seperti yang disampaikan Menteri BUMN Rini Soemarno.
“Wacana super holding ini sebenarnya sudah lama, menteri pertama BUMN kita itu kan pak Tanri Abeng. Cuma dalam perjalannya tidak ada yang melanjutkan rencana Super holding ini, baru beberapa waktu lalu menteri BUMN mewacanakan super holding,” kata Eka.
“Tetapi kita harus membedah anatominya, apa yang dimaksud super holding, dan berapa holding yang akan tercipta nantinya,” tambah dia.
Meskipun, sambung Eka, wacana untuk menjadikan BUMN sebagai perusahaan yang independen adalah gagasan yang baik. Sebab, kata dia, hanya di Indonesia yang menggunakan jabatan menteri dalam mengatur perusahaan pelat merah.
“Kalau kita bisa geser ke super holding, BUMN kita bisa lebih profesional, BUMN kita bukan lebih berorietasi pada birokrasi tetapi pada bisnis, seperti Temasek di Singapura, Hasanah di Malaysia. Mereka memiliki pimpinan yang bertanggung jawab pada presiden,” papar politikus Golkar itu.
“Nah, saat ini pengelolaan BUMN di Indonesia kacau.Karena pendekatananya akan sangat birokratis mereka tidak akan lincah dalam mengambil keputusan strategis, dalam bahasa saya BUMN kita harus lincah di dalam koridor artinya dengan berada pada aturannya,” papar politikus Golkar itu.
Laporan: Novrizal
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
