Jakarta, Aktual.com – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia mendorong Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) mewadahi pengembangan wirausahawan dan pengusaha pemula dengan menyalurkan dana program yang diperlukan.
“Hipmi akan berupaya untuk mendorong Bekraf dalam penyerapan anggaran dengan cara meningkatkan jumlah pengusaha pemula yang bergerak di bidang ekonomi kreatif, dengan mengadakan program pemberian dana dan dukungan untuk pengusaha yang bergelut di bidang UMKM,” kata Ketua BPP Hipmi Bidang Organisasi Anggawira, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (26/7).
Dia mengingatkan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan daftar kementerian/lembaga yang memiliki serapan anggaran rendah dalam enam bulan pertama pada 2016.
Sedangkan salah satu lembaga yang tercatat masih lemah dalam penyerapan anggaran adalah Bekraf, sehingga Hipmi ingin mendorong Bekraf agar dapat memperbaiki realisasi penyerapan anggaran dengan mendukung pengusaha pemula di Indonesia.
Langkah itu, lanjut Anggawira, dinilai akan memberi hasil yang efektif bila dilakukan secara konsisten dan kontinu.
Pasalnya, menurut dia, untuk memperbaiki serapan anggaran yang hanya sebesar 5 persen itu tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan memerlukan serangkaian proses, dan dibutuhkan kerja sama yang kuat antarlembaga.
“Untuk dapat meningkatkan jumlah penyerapan anggaran tersebut dibutuhkan upaya berkala dan hubungan kerja sama yang kuat. Inilah yang membuat Hipmi tergerak untuk bersinergi dengan Bekraf dalam mengoptimalkan industri kreatif,” katanya lagi.
Ia memaparkan bahwa negara memiliki banyak sekali pengusaha-pengusaha muda yang kreatif dan berpotensi mendorong perekonomian dalam negeri, contohnya industri pariwisata, kuliner, dan fesyen.
Hipmi, ujar dia, kini sudah menyiapkan beberapa program digital untuk dikembangkan dengan beberapa pemangku kepentingan lainnya, seperti menyiapkan platform pariwisata untuk menarik minat wisatawan asing ke Indonesia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah menginginkan pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dapat menguatkan program dan membenahi kualitas sumber daya manusia dalam mengembangkan sektor pariwisata dengan lebih optimal.
“Peningkatan keragaman dan daya saing produk atau jasa pariwisata nasional di setiap destinasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional turut menjadi pandangan Komisi X DPR kepada Kemenpora dalam pembuatan Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2017,” kata Ferdiansyah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (23/7).
Menurut politisi Partai Golkar itu, dengan meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata di berbagai daerah maka juga akan meningkatkan daya saing pariwisata di dalam dan luar negeri.
Dia juga mengemukakan bahwa Komisi X DPR RI juga mendorong Kemenpar untuk memprioritaskan alokasi anggaran RAPBN TA 2017 pada program pembangunan daerah atau wilayah penyangga 10 destinasi baru dan sinkronisasi program antara Kemenpar dengan pemerintah daerah.
“Kegiatan internasional yang berlangsung di Indonesia, seperti Asian Games XVIII tahun 2018 juga dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan pariwisata Indonesia,” katanya pula.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Arbie Marwan
