Jakarta, Aktual.com —Pasca arus mudik lebaran Idul Fitri, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menghimbau Pemerintah Kota Jakarta Selatan, untuk membuat sistem antisipasi urbanisasi besar-besaran yang masuk ke wilayah Jakarta Selatan.
Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan agar tak menambah beban baru Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dimana saat ini sedang melakukan penataan dan penertiban.
“Kalau ada dari Jakarta arus mudik pasti ada arus balik. Apa iya ada 6,5 juta orang Jakarta mudik, jumlah arus baliknya sama, ya pasti lebih. Dinas Kependudukan Jakarta Selatan harus mensurvei dan mempunya sistem untuk bisa mengantisipasi ini,” ujar Djarot di Kantor Walikota Jakarta Selatan, Jumat (24/7).
Djarot menyebut masalah baru urbanisasi yang selalu berlangsung besar-besaran pasca Idulfitri adalah masyarakat yang tak memiliki keterampilan dan mengandalkan niat ingin sukses semata di Jakarta yang akhirnya malah menimbulkan masalah hukum.
“Jakarta ini dilihat maju bagi orang-orang daerah, kacaunya mereka tidak mendapatkan cerita yang susah-susah dari yang sudah di Jakarta. Masalahnya juga lebih banyak yang datang tidak punya keahlian, lebih banyak kerja non-formal. Akibatnya akan semakin banyak pengangguran (baru), dan kalau sudah pengangguran lama itu dekat dengan syaitonirrojim, karena bisa menimbulkan kriminalitas,” bebernya
Oleh karenanya, Djarot menekankan, untuk arus balik tahun ini pihaknya tidak ingin melihat menjamurnya pemukiman liar yang diisi oleh wajah-wajah baru.
“Saya tidak mau nanti ada PKL dan pemukiman (liar) baru usai arus balik, karena di situ akan diisi orang-orang yang tidak punya keterampilan di Jakarta. Saya ingin Jakarta Selatan menjadi kota nomor 1 di Indonesia ketertibannya,” tandasnya
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
