Jakarta, Aktual.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Sudarto menyatakan komitmennya mendukung penguatan bagi kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Penguatan kewenangan DPD RI disampaikan dia sudah lama diperjuangkan, namun hingga kini belum membuahkan hasil.
“Saya menyampaikan bahwa DPD RI harus dikuatkan. Ini aspirasi kami, aspirasi daerah dari warga Sulteng. Kami siap mendukung penuh,” kata dia dalam keterangan tertulisnya yang diterima Selasa (6/9).
Berbicara dalam pertemuan dengan sejumlah anggota DPD RI yang tergabung dalam Gerakan Nasional (Gernas) Amandemen ke-5 UUD 1945 di Palu Sulawesi Tengah, Senin (5/9) kemarin, DPD menurutnya adalah representasi perwakilan dari daerah sehingga jika kewenangannya tidak diperkuat maka susah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat di daerah yang diwakilinya.
Pertemuan dihadiri Anggota DPD RI dari Sulteng Nurmawati D Bantilan, Muh Asri Anas (Anggota DPD RI Sulbar), H Ahmad Kanedi (Anggota DPD RI Bengkulu), Hana Hasanah Fadel Muhammad (DPD RI Gorontalo), Robiatul Adawiyah (Anggota DPD RI NTB) dan Eni Sumarni (Anggota DPD RI Jawa Barat).
“Bagaimana mereka bisa penuh perjuangkan aspirasi daerah kalau kewenangannya terbatas?,” terang Sudarto yang pernah menjadi anggota DPD RI tersebut.
Diungkapkan, sewaktu menjadi anggota DPD RI periode 2009-2014 dirinya pernah memperjuangkan penguatan kelembagaan DPD RI. Hanya saja perjuangan itu terus menghadapi kendala. Oleh karena itu jika sekarang akan dilanjutkan kembali, Sudarto menyatakan persetujuannya.
“Kami setuju dan kepala daerah seluruh Indonesia saya pikir akan membantu perjuangkan penguatan DPD,” jelasnya.
Penguatan DPD merupakan tuntutan zaman dan keinginan dari masyarakat di daerah. Salah satu jalan yang bisa ditempuh adalah dengan mengamandemen UUD 1945. Sebelum Wagub Sulteng, sebelumnya dukungan juga disampaikan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Se-Indonesia (APPSI).
Gernas Penguatan DPD RI saat ini tengah melakukan road show pertemuan dengan para kepala daerah seluruh Indonesia, Ormas, organisasi kemahasiswaan, tokoh masyarakat, pimpinan parpol, para pakar dan pemerhati kenegaraan, dan unsur masyarakat lainnya untuk berdialog mengenai penguatan DPD RI.
(Soemitro)
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
