Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wiyanto, merespons wacana yang dilontarkan Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla terkait kenaikan harga BBM. menilai usulan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berpotensi menekan daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh tekanan.
Menurut Wihadi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini masih cukup kuat untuk menopang stabilitas ekonomi tanpa harus menaikkan harga energi bersubsidi. Ia menegaskan, APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai penyangga (shock absorber) untuk meredam dampak gejolak global.
“Fundamental ekonomi kita tetap terjaga, dengan inflasi yang terkendali di level 3,48 persen pada Maret 2026 dan pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 mencapai 5,39 persen. Dalam kondisi ini, APBN mampu menahan tekanan global agar tidak langsung membebani masyarakat,” ujar Wihadi dalam keterangnnnya dikutip, Minggu (12/4/2026).
Politikus partai Gerindra menjelaskan, secara fiskal kondisi APBN masih berada dalam koridor aman dengan defisit yang terjaga dan rasio utang terkendali. Pendapatan negara hingga Maret 2026 tercatat mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Dengan kondisi tersebut, pemerintah dinilai memiliki ruang fiskal untuk melakukan penyesuaian anggaran, termasuk melalui refocusing belanja non-prioritas guna memperkuat subsidi energi tanpa harus menaikkan harga BBM.
Wihadi memperingatkan bahwa kenaikan harga energi dapat memicu inflasi, meningkatkan biaya dana (cost of fund), serta berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Efek berantai tersebut dinilai berpotensi melemahkan daya beli masyarakat yang saat ini tengah dijaga pemerintah.
“Kenaikan harga energi akan menyebabkan inflasi yang berujung pada pelemahan daya beli. Ini bisa berdampak pada perlambatan ekonomi kita yang saat ini berada dalam momentum positif,” katanya.
Ia menilai kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan harga BBM merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus melindungi masyarakat dari dampak krisis global.
Selain itu, Wihadi mengingatkan agar berbagai pihak mempertimbangkan kondisi ekonomi dan postur APBN secara menyeluruh sebelum mengusulkan kebijakan yang berdampak luas.
Menurutnya, keputusan pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto untuk menahan kenaikan harga BBM merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
