Jakarta, aktual.com – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang baru saja usai digelar di Bali berhasil menghasilkan kesepakatan Pandemic Fund atau dana darurat global untuk menghadapi pandemi pada masa mendatang. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati menyebutkan komitmen Pemerintah Indonesia dalam menginisiasi pandemic fund harus diikuti dengan keberpihakan anggaran kesehatan dalam negeri.
Kurniasih menyebut keberpihakan anggaran kesehatan dalam negeri bisa dimulai dengan berdikari dalam bidang obat dan alat kesehatan (Alkes). Menurutnya, pandemic fund akan berguna bagi Indonesia jika kemandirian obat dan alat kesehatan sudah rampung dilakukan.
“Jika obat dan alat kesehatan masih bergantung ke negara lain maka sama halnya kita masih mengandalkan impor. Meski dalam skema hibah, misalnya masih ada dana talangan untuk mendatangkan obat dan alat kesehatan dari luar negeri dan mendistribusikannya ke seluruh daerah, Pandemic fund secara global mesti diikuti dengan kemandirian obat dan alat Kesehatan. Itu harga mati,” ujar Kurniasih dalam keterangannya, Jumat (18/11) kemarin.
Komitmen keberpihakan anggaran dalam negeri selanjutnya yang masih jadi catatan adalah kepedulian terhadap tenaga kesehatan honorer. Saat ini masih ada 213.249 tenaga kesehatan honorer, sementara formasi perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga kesehatan masih jauh di bawah angka tersebut.
Belum lagi persoalan anggaran kesehatan seperti tertunggaknya dana BPJS Kesehatan untuk RS Swasta, pembangunan Fasilitas Pelayanan Kesehatan khususnya Puskesmas yang belum merata di daerah 3T. Termasuk juga jumlah tenaga kesehatan yang sangat timpang dengan jumlah penduduk berikut persoalan persebaran.
“Inisiasi global harus diikuti dengan komitmen kuat perbaikan kualitas kesehatan dalam negeri. Sehingga apa yang nampak hebat di luar juga terasa adanya perbaikan nyata di masyarakat. Tidak jauh panggang daripada api,” tutur politisi PKS ini.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Megel Jekson
