Jakarta, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa tren menurunnya daya beli masyarakat bukan isu politik yang digunakan lawan politik untuk kepentingan Pemilu 2019 seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.
Karena, kata dia, fakta di lapangan terjadai pemutusan hubungan kerja (PHK) di banyak tempat lantaran imbas dari daya beli masyarkat yang turun, sehingga toko-toko ritel misalnya harus gulung tikar.
“Lepas jelang Pilpres atau tahun politik, tapi rakyat saya yakin tidak berpikir ini lawan politik atau tidak. Rakyat yang dipikir nyata-nyatanya, banyak dari mereka yang kemudian tadi begitu banyak terjadian PHK, daya beli menurun, tentang ritel yang kemudian tutup, sekali lagi kondisi yang menurut saya jangan dipolitisasi dengan mengatakan ini digoreng lawan politik,” kata Hidayat kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (13/10).
Sulitnya mencari kerja bagi rakyat di tengah perekonomian saat ini, sambung dia, memang perlu adanya kajian detail terhadap hal tersebut. Pasalnya, di sisi lain pemerintah justru membuka lowongan kerja bagi pegawai negeri sipil (PNS) dengan kuota yang cukup besar untuk seluruh Indonesia.
“Pihak pemerintah membuka pendaftaran PNS, tapi dilihat berapa ratus ribu yang mendaftar dan yang diterima sangat jomplang, dan adanya PHK dibanyak tempat itu faktor di luar pemerintah, yang jelas pemerintah sesuai perintah UUD 1945 diperintahkan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia dan keadilan bagi rakyat seluruh Indonesia dan tanpa harus berdebat ini tahun politik atau tidak, digoreng lawan politik atau tidak,”papar politikus PKS itu.
“Karena apapun memang kewajiban negara memakmurkan rakyat dengan membuka lapangan kerja agar bisa survive melalui pekerjaan mereka,” pungkasnya.
Laporan: Novrizal Sikumbang
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
