Jakarta, Aktual.com – Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan Komisi Informasi Pusat (KIP) sejatinya adalah lembaga negara yang dibuat dalam rangka menjalankan fungsi pendidikan kepada masyarakat melalui informasi benar, jadi KIP perlu berperan dalam meluruskan informasi hoaks yang mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara.
“KIP dibentuk sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, agar tak satu pun masyarakat kesulitan mendapatkan informasi,” ujarnya, Rabu (28/3).
Wakil Ketua MPR ini menjelaskan, konteks tanggung jawab KIP sebagai lembaga negara tentu harus dijalankan dengan baik, yakni untuk mendapatkan informasi yang benar dan dibutuhkan publik.
Hal ini perlu ditegaskan di tengah terjadinya kesimpangsiuran informasi yang beredar di masyarakat. Termasuk informasi yang menyangkut parpol. “Ketika ada kesimpangsiuran, banyak berita bohong, berita menyesatkan, hoaks dan lainnya. Maka KIP dapat mengisi ruang itu dengan berita benar sebagai bentuk pertanggungjawaban juga,” jelasnya.
Basarah juga mengatakan bahwa saat ini terjadi liberalisasi informasi yang melahirkan banyaknya informasi hoaks, ujaran kebencian, maupun upaya saling menjatuhkan. PDI Perjuangan pun sering kali menjadi korban dari hal tersebut.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
