Terlihat penumpukan sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang ada di DKI Jakarta mulai berkurang. Di salah satu TPS di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (5/11/2015). Distribusi sampah Jakarta ke TPST Bantar Gebang Bekasi hingga kini masih terhambat akibat aksi pengadangan yang dilakukan terhadap truk-truk pengangkut sampah milik Pemprov DKI Jakarta. Akibat aksi ini, sampah di Jakarta mengalami penumpukan, seperti halnya yang terjadi di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Sementara di Kalibata, Jakarta Selatan.

Jakarta, Aktual.com — ​Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta menilai, terjadi degradasi lingkungan di sektor penanganan sampah ibu kota selama dua dekade terakhir.

Kata Direktur Eksekutif Walhi DKI, Puput TD Putra, hal tersebut tercermin dari pengambilan sampah yang masih tercampur aduk, baik sampah organik, anorganik, serta sampah bahan berbahaya dan beracun (B3).

“Dan kualitas truk sampahnya yang bukan mengunakan truk kusus sampah, pada akhirnya menjadi masalah terhadap lingkungan, baik polusi udara maupun tetesan air lindi sampah. Sehingga, berdampak ke warga yang jalur jalannya dilewati truk sampah tersebut,” ujarnya kepada Aktual.com, Ahad (22/5).

Karut-marut pengelolaan sampah juga tercermin dari melesetnya target sampah harian. Sebab, berdasarkan rencana yang disusun, seharusnya tiap hari sampah yang diproduksi mencapai 2.000-3.000 ton dan faktanya masih 7.000 ton/hari yang dikirimkan ke TPST Bantargebang.

“Ini, ibaratnya perencanaan yang tidak nalar realistis dan sisi realisasi tetap berstatus quo ibaratnya ‘not in my back’, asal bukan di halaman belakang gue, yaitu tetap andalkan TPST di Bekasi,” jelasnya.

Berdasarkan catatan Walhi DKI, terang Putra, hal itu terjadi karena pemerintah provinsi (pemprov) tidak mengutamakan disiplin kelola sampah pada warganya di ibu kota dan merosotnya kualitas lingkungan.

“Dibutuhkan perubahan regulasi, kebijakan, dan aksi yang nyata untuk menuntaskan permasalahan sampah, baik di wilayah kelola lokal/rumah tangga maupun skala kebijakan nasional,” ucapnya.

Kata Putra, hal tersebut seharusnya diprioritaskan Pemprov DKI dibanding berencana mengelola sampah dengan swakelola. “Karena pemprov sendiri belum siap dengan rencananya itu,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS