Jakarta, Aktual.com – Walhi bersama rakyat pengelola sumber daya alam, organisasi masyarakat sipil, dan unsur lainnya, mendorong politik lingkungan menjadi platform dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 untuk mempercepat terwujudnya keadilan ekologis. Platform lingkungan harus menjadi arus utama dalam berpolitik dan berdemokrasi di Indonesia.
Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati, mengatakan perjuangan kelompok-kelompok warga selama berpuluh tahun saat ini menemukan momentumnya, dimana negara mulai mendengarkan apa yang selama ini dituntut komunitas yaitu akses atas penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan kekayaan alam, tanah, hutan laut untuk kesejahteraan.
“Oleh karenanya menjadi hal yang penting bagi kita semua untuk menjaga terus keberadaan momentum politik tersebut, dan memastikan negara tetap setia memenuhi komitmennya atas wilayah kelola rakyat, bukan hanya untuk periode hari ini, namun juga untuk periode-periode pemerintahan ke depan,” kata Nur Hidayati secara tertulis, Selasa (12/12).
Momentum politik tersebut berupa konsep memperluas Wilayah Kelola Rakyat melalui program Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria. Konsep ini jika dilakukan secara benar akan mampu menjawab berbagai program struktural mulai dari dari ketimpangan, konflik agraria, bencana ekologis, dan bahkan bagian dari penanganan perubahan iklim. Karena itu momentum Pemilu dua tahun ke depan harus menghasilkan pemimpin yang mendorong mempercepat proses redistibusi lahan 12,7 juta ha dalam skema Perhutanan Sosial dan 9 juta ha dalam bentuk tanah objek reforma agraria (TORA).
Staf Ahli Menteri KLHK bidang Pangan; Ratna Dewi Andriati mengatakan fakta yang tidak terbantah bahwa ketimpangan struktur penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam/agraria merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya kemiskinan di desa.
“Salah satu fakta lemahnya penguasaan SDA adalah 55,33% petani di desa hanya menguasai lahan kurang dari 0,25 ha,” kata dia.
Sementara Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengatakan; KKP sebagai regulator memastikan bahwa semua kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan harus pro keberlanjutan dan memberi manfaat pada masyarakat luas.
“Jika masyarakat luas mendapat manfaat untuk meningkatkan kesejahteraannya, maka tentu memberi dampak positip juga kepada keberlanjutan sumber daya alam,” pungkas dia.
Dadangsah Dapunta
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
