Jakarta, Aktual.com – Komite Bersama Reklamasi Pantura Jakarta telah melakukan konsultasi publik tentang megaproyek pembangunan pulau buatan di Teluk Jakarta di Balai Agung, Balaikota, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat-Sabtu (10-11/6) llu. Hasil konsultasi itu, nantinya akan menjadi masukan bagi komite dalam menyusun rekomendasi atas megaproyek yang dilakukan beberapa pengembang tersebut.
Namun, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta, Puput TD Putra merekomendasikan agar kebijakan tersebut dihentikan total, tanpa rekomendasi kelanjutannya.
Dalam pertimbangannya, dia menyebut Indonesia merupakan negara kepulauan. “Malu Ibu Pertiwi, ketika negara kepulauan membuat pulau palsu,” ujar dia kepada Aktual.com, Minggu (12/6).
Lagi pula, ujar dia, masih banyak daratan Indonesia yang bisa dipakai untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Ditambah lagi, megaproyek itu dianggap hanya menguntungkan pemilik modal dan segelintir orang. Serta menyingkirkan dan merampas sumber wilayah kelola dan penghidupan nelayan.
Pembangunan pulau palsu ini juga berpotensi menyebabkan kehancuran dan kerusakan lingkungan luar biasa, baik di lokasi reklamasi maupun tempat pengambilan materialnya.
Kalaupun alasannya ingin merevitalisasi Teluk Jakarta, kata dia, seharusnya dilakukan restorasi dan penanaman bakau di pulau-pulau yang sudah keburu direklamasi.
Karenanya, Walhi Jakarta meminta tidak ada pihak-pihak pro reklamasi yang menjadikan Teluk Jakarta telah tercemar dan ikan-ikan yang ada terpapar logam berat sebagai pembenaran. “Seharusnya pemerintah pusat dan provinsi membina, memberikan sanksi yang tegas dan berat bagi industri pembuang limbah berbahaya ke Teluk Jakarta,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
