Jakarta, Aktual.com — Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi Jambi mengidentifikasi ada sekitar 300 desa di Provinsi itu rawan bencana dan konflik ekologi sosial. Faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik itu salah satunya pembangunan perusahaan yang tidak sesuai dengan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik.
“Kami akumulasikan sekitar 300 desa yang rawan bencana dan konflik ekologi karena berada disekitar areal perusahaan yang rentan terhadap pengaruh industri di pabrik itu,” kata Manager Advokasi Walhi Jambi Rudiansyah di Jambi, Sabtu (10/10).
Selain itu, kasus sengketa lahan masyarakat petani di desa juga menjadi pemicu terjadinya konflik antara masyarakat dengan perusahaan. “Aspek-aspek pembangunan untuk kesejahteraan sangat mempengaruhi terjadinya konflik karena masyarakat menilai kontribusi yang diberikan tidak ada. Ini yang bisa memicu terjadinya konflik ekologi sosial,” kata dia.
Berdasarkan hasil pemetaannya, Rudi merincikan di wilayah hilir yang meliputi Kabupaten Muarojambi, Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur ada sebanyak 133 desa berpotensi berkoflik dengan perusahaan baik itu perusahaan pertambangan, perkebunan serta perusahaan hutan tanaman indsutri.
Sedangkan di wilayah tengah yang meliputi Kabupaten Bungo, Tebo dan Batanghari ada sekitar 100 desa yang juga berpotensi dari konflik ekologi sosial, kata Rudi.
Sementara itu, di wilayah hulu berbeda dengan wilayah lainnya yakni hanya 60 desa yang berpotensi terjadi bencana dan konflik ekologi sosial, karena tata perencanaan perizinan perusahaan di daerah itu masih baik.
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
