Jakarta, Aktual.com — LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mempertanyakan dasar Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memberikan empat penghargaan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
Sebab, menurut Direktur Eksekutif Walhi DKI, Puput TD Putra, seharusnya penghargaan tidak diberikan mengingat kebijakan megaproyek pembangunan 17 pulau buatan di Teluk Jakarta bermasalah.
“Seharusnya dengan kasus yang terjadi, tidak semestinya, menurut kami tidak ada penghargaan sebagai perencanaan terbaik,” ujarnya kepada Aktual.com, Minggu (15/5).
“Ini harus dipertanyakan, apa murni benar atau ada titipan?” imbuhnya bertanya.
Apalagi, kata Puput, selama ini dalam proses perencanaan pembangunan di ibukota tidak pernah transparan. Bahkan, melibatkan masyarakat dan non-government organization (NGO).
“Padahal, setiap pembangunan kami hadir dan kami menolak, tapi apa yang kami sampaikan tidak masuk ke dalam masukan mereka. Ini artinya, perencanaan tidak mengindahkan kaidah-kaidah lingkungan,” tutupnya.
Seperti diketahui beberapa waktu lalu Bappenas memberikan empat penghargaan kepada Pemprov DKI Jakarta yang diterima Ahok di Istana Negara. Tidak tanggung-tanggung lembaga pimpinan Sofyan Djalil ini mengganjar Ahok dengan empat penghargaan bergengsi.
Artikel ini ditulis oleh:
