Jakarta, Aktual.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) memperingatkan bahwa perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat berpotensi mendorong ekspansi pertambangan serta meningkatkan ancaman bencana ekologis di berbagai wilayah Indonesia.
Manajer Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Uli Artha Siagian, menilai kesepakatan perdagangan tersebut dapat membuka ruang lebih luas bagi eksploitasi sumber daya alam (SDA) melalui skema investasi dan perdagangan.
Ia mengatakan ancaman bencana ekologis yang selama ini terjadi di sejumlah daerah berpotensi meluas jika eksploitasi SDA terus diperbesar.
“Mungkin ke depan bukan hanya Sumatera Utara, bukan hanya Aceh, bukan hanya Sumatera Barat yang mengalami bencana besar, tetapi seluruh provinsi di Indonesia bisa menghadapi situasi yang sama,” kata Uli saat ditemui di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Jakarta Timur, Rabu (11/3/2026).
Menurutnya, kesepakatan perdagangan tersebut juga berpotensi melemahkan kedaulatan negara dalam mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam.
“Bagi kami, perjanjian dagang ini adalah titik balik matinya kedaulatan Indonesia, khususnya terkait pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam,” ujarnya.
Uli menambahkan bahwa kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga langsung memengaruhi kehidupan masyarakat. Jika kondisi lingkungan terus memburuk, ketahanan pangan, kesehatan lingkungan, hingga masa depan generasi mendatang dapat terancam.
WALHI juga menyoroti isu mineral kritis yang menjadi salah satu poin penting dalam kerja sama perdagangan tersebut. Menurut organisasi lingkungan itu, kebijakan tersebut berpotensi mendorong perluasan ekstraksi sumber daya alam di berbagai wilayah Indonesia.
Lebih lanjut, WALHI mengungkapkan temuan terkait dampak pertambangan nikel yang berkembang di wilayah Sulawesi dan Maluku Utara. Berdasarkan kajian yang dilakukan bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil, aktivitas pertambangan di daerah tersebut disebut telah menyebabkan pencemaran lingkungan dalam skala besar.
“Bahkan yang tercemar bukan hanya sungai, tetapi juga tubuh manusia, karena mereka hidup langsung di sana, menghirup udara yang buruk dan mengonsumsi hasil sungai yang airnya telah tercemar,” kata Uli.
Selain berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat, kebijakan perdagangan tersebut juga dinilai berpotensi mengganggu komitmen global Indonesia dalam penanganan perubahan iklim. Uli menyebut kebijakan yang mendorong eksploitasi sumber daya alam dapat bertentangan dengan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang selama ini disepakati secara internasional.
Dalam kesempatan tersebut, WALHI juga menyatakan dukungan terhadap gugatan yang diajukan sejumlah organisasi masyarakat sipil terhadap Presiden terkait perjanjian dagang Indonesia–Amerika Serikat.
“Kami berharap gugatan yang dilakukan oleh teman-teman organisasi masyarakat sipil ini dapat menghasilkan keputusan yang baik, bukan hanya bagi organisasi tersebut atau WALHI, tetapi juga bagi ratusan juta masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
