Jakarta, Aktual.co — WALHI menolak reklamasi Teluk Jakarta dilanjutkan. WALHI pun menilai ada rezim otoriter properti jika reklamasi dipaksa diteruskan. Direktur Eksekutif WALHI Jakarta Puput TD Putra menghimbau agar reklamasi dihentikan.
Puput juga mempertanyakan ketegasan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dalam perencanaan reklamasi tersebut.
“Hentikan dan cabut perpres nya. Karena kalau kita telusuri muaranya ke kebijiakan. Kemana Ahok yang selalu merespon dengan tegas tapi yang satu ini kok tidak berani tegas, malah seperti lebih pura-pura tidak tahu dengan masalah sebenarnya. Ada siapa sih di belakang reklamasi ini ?” ujar Puput di Jakarta, Selasa (26/5).
Sementara itu, terkait boleh tidaknya teluk-teluk Indonesia direklamasi, Puput mengatakan boleh saja asal tidak banyak yang dirugikan.
“Kita tidak pernah anti pembangunan tapi kalau banyak merugikan tidak usah di paksakan. Indonesia luas kenapa harus di sentralkan. Masih banyak yang kosong kenapa di Jakarta,” katanya
“Ini kan berarti ada rezim otoriter properti yang memaksakan Ini negara mau di jual atau bagaimana ?” tambahnya
Artikel ini ditulis oleh:
