Semarang, Aktual.com – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, yang akrab disapa Hendi, menyetujui penutupan lokalisasi di wilayah itu, seiring dengan kebijakan pemerintah pusat bebas prostitusi 2019.
“Kalau persoalan menutup, saya setuju. Kami dari Pemerintah Kota Semarang setuju. Apalagi, kalau itu kebijakan pusat untuk menutup (lokalisasi), oke ditutup,” katanya di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (1/3).
Namun, kata dia, lokalisasi di Semarang, yakni Resosialisasi Argorejo atau sering disebut Sunan Kuning (SK) memiliki keunikan yang membedakannya dengan Dolly di Surabaya atau Kalijodo di Jakarta.
Ia menjelaskan di Lokalisasi SK Semarang terdapat rumah-rumah yang dimiliki warga dengan status kepemilikan hak milik (HM), berbeda dengan di Kalijodo yang banyak berdiri bangunan-bangunan liar.
“Kalau kemudian menutup, ya, tinggal menutup saja. Akan tetapi, mereka yang punya tanah di situ bagaimana? Makanya, kami sedang mencari sebuah konsep untuk menyinergikan kebijakan pusat itu,” katanya.
Hendi mengingatkan penutupan lokalisasi yang dilakukan jangan sampai membawa dampak sosial lebih besar, sebagaimana pernah dilakukan, yang ternyata berdampak bertebarannya pekerja seks komersial (PSK).
“Dulu ingat, ‘bat-bet-bat-bet’ (SK) tiba-tiba ditutup. Tidak tahunya, (berpindah) jadi warung teh poci di Lapangan Simpang Lima,” katanya.
Maka dari itu, ia meminta diberikan waktu untuk memikirkan konsep yang bersinergi dengan kebijakan menutup lokalisasi, tetapi tidak membuat PSK berkeliaran di jalan-jalan sebagaimana dulu.
“Kemudian, mereka yang punya tanah di situ (SK) juga tidak merasa dirugikan. Mungkin bisa dianggarkan untuk pembelian lahan, kemudian dibuat ruang terbuka hijau (RTH), misalnya,” katanya.
Hendi menyebutkan Pemkot Semarang akan melakukan kajian dalam 1-2 tahun ke depan untuk merumuskan kebijakan sejalan dengan penutupan lokalisasi tanpa menimbulkan dampak sosial yang lebih besar.
Pemerintah menargetkan seluruh wilayah di Tanah Air bebas prostitusi pada 2019, sebagaimana disampaikan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang juga sudah mengundang kepala Dinas Sosial seluruh daerah.
Saat ini, terdata masih ada 168 daerah yang memiliki lokalisasi prostitusi dan daerah yang paling tinggi potensi terdapat anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.
Pemerintah juga sudah menyiapkan beragam program untuk penanganan bagi para perempuan dari lokalisasi, seperti pelatihan keterampilan menjahit, membordir, salon, dan membuat aneka kue yang ditanggung Kemensos.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
