Mantan Menteri ESDM Arcandra Tahar saat memberikan materi diskusi di Jakarta, Kamis (8/9/2016). Diskusi yang laksanakan oleh salah satu relawan Jokowi mengambil tema " Membangun Kedaulatan Energi.

Jakarta, Aktual.com – Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar mengungkapkan delapan permasalahan pokok yang menjadi penghambat proyek prioritas pemerintah Jokowi-JK untuk pengadaan listrik sebesar 35.000 MW hingga tahun 2019.

Pertama kata Arcandra, proyek ini dibenturkan dengan penyediaan lahan yang mengalami kesulitan dalam proses pembebasannya. Namun pemerintah berupaya memberi jalan solusi dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 4 tahun 2016

“Masalah pertama adalah penyediaan lahan, ini sudah diberikan jalan solusinya melalui Perpres No 4 tahun 2016,” Katanya di Hotel Sari Pun Pasific Jakarta Pusat, Kamis (10/11).

Masalah lainnya mengenai negosiasi harga antara PLN dan IPP yang sulit menemukan kesepakatan. Begitupun dari tahap pengadaan dan penawaran berjalan dengan lambat lantaran sepi peminat.

Adapun aspek lain terkait perijinan yang berbelit-belit dan membingungkan bagi investor. Tapi jelas Arcandra, kendala ini sudah diatasi dengan penyederhanaan perijinan dari semula 53 ijin dipangkas hingga menyisakan 22 ijin.

Kemudian masalah berikutnya proses pengembang yang dilakukan oleh kontraktor tidak sesuai apa yang diharapkan. Lebih lanjut dia mengakui terjadinya kelemahan manajemen projek.

Berikutnya dia juga mengakui terdapat kelemahan dari aspek koordinasi lintas sektor. Untuk mengatasi ini, pemerintah telah membentuk tim percepatan infrastruktur penyediaan ketenagalistrikan.

Hal yang terpenting ujarnya, ada ketidak percayaan investor hingga menuntut dari pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan tataruang.

Sementara Dewan Energi Nasional (DEN) telah mengukur dan memperkirakan progress pembangunan program prioritas pembangkit listrik 35 ribu MW akan mengalami keterlambatan hingga hampir 50 persen atau sebesar 15.631 MW hingga tahun 2019.

Sedangkan yang diyakini akan mampu diselesaikan dalam proses pembangunan pada 2019 hanya sebesar kisaran angka 19.763 MW hingga 19.996 MW. Hal ini tidak lain karena disebabkan banyaknya permasalahan seperti apa yang telah dinyatakan oleh Arcandra.

“Dari evaluasi kita Program 35000 MW, total pembangkit yang diperkirakan selesai 2019 sekitar 19.763 MW hingga 19.996 MW. Namun total pembangkit yang belum selesai 2019 kita perkirakan 15.631 MW,” kata Anggota DEN, Syamsir Abduh.

(Laporan: Dadangsah Dapunta)

Artikel ini ditulis oleh:

Dadangsah Dapunta
Eka