Jakarta, aktual.com – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo R. Muhammad Syafi’i meminta agar seluruh program Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama berorientasi pada perubahan perilaku umat, bukan semata mengejar capaian angka-angka anggaran.
“Kita tidak berada di ruang fiskal, tetapi berada di ruang nilai, kesadaran, dan perilaku sosial,” ujar Romo Syafi’i saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Direktorat Jenderal Bimas Islam di Jakarta, Kamis.
Wamenag mengapresiasi capaian kinerja Bimas Islam sepanjang 2025. Namun, ia menegaskan bahwa indikator keberhasilan program harus melampaui serapan anggaran. Program yang dijalankan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Menurutnya, tantangan utama ke depan bukan lagi menyusun program sebanyak-banyaknya, tetapi memastikan adanya dampak sosial, ekonomi, dan kesadaran ekologis yang nyata di tengah umat.
“Program yang hebat sekalipun tidak ada artinya kalau tidak mengubah kondisi sosial umat secara langsung,” tegasnya.
Ia menambahkan, fokus utama kebijakan bukan pada banyaknya program, melainkan pada dampak yang dihasilkan terhadap kesadaran masyarakat.
“Kita tidak terfokus pada program, tapi pada dampaknya bagi kesadaran mereka terhadap hasil kebijakan pemerintah,” kata dia.
Dari sisi layanan keagamaan, Wamenag juga menyoroti pentingnya integrasi data nasional masjid dan mushalla. Ia mengungkapkan, Indonesia memiliki lebih dari 317.000 masjid dan sekitar 389.000 mushalla, namun pengelolaan datanya masih terfragmentasi dan belum terintegrasi secara optimal.
“Kita perlu mempunyai data yang valid, mulai dari kondisi fisik, partisipasi jamaah, hingga demografi, agar pembinaan masjid benar-benar efektif,” ujarnya.
Romo Syafi’i menekankan pentingnya tata kelola data yang transparan, analitis, dan terstruktur. Meski saat ini terdapat banyak aplikasi, ia menilai fungsi data belum mampu memberikan gambaran komprehensif secara cepat dan akurat.
“Tanpa blueprint yang jelas, kita hanya bekerja keras, tapi hasilnya tidak bisa dikumpulkan dan dianalisis,” katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, menyatakan Rakernas Bimas Islam 2026 menjadi momentum untuk memperkuat perencanaan berbasis dampak. Pendekatan ini dinilai krusial di tengah keterbatasan ruang fiskal Kementerian Agama pada tahun anggaran 2026.
“Kita tidak bisa lagi hanya merencanakan berdasarkan belanja, tetapi harus memastikan setiap program memiliki manfaat yang terukur bagi umat,” ujarnya.
Ia menambahkan, perencanaan berbasis dampak juga merupakan respons terhadap dinamika sosial yang bergerak cepat serta tantangan global, termasuk krisis lingkungan.
Dalam konteks itu, Bimas Islam menempatkan efisiensi sebagai strategi utama untuk menjaga kualitas layanan sekaligus memperluas daya jangkau program pembinaan umat.
“Efisiensi dipahami bukan sekadar mengurangi anggaran, tetapi memastikan setiap rupiah yang digunakan menghasilkan dampak nyata,” tegas Abu Rokhmad.
Rakernas Bimas Islam 2026 mengusung tema “Menyiapkan dan Melayani Umat Masa Depan” dengan tagline “Terwujudnya Implementasi Perilaku Ekoteologis di Indonesia.”
Tema tersebut menjadi landasan penguatan pembinaan umat yang tidak hanya berorientasi pada aspek ritual keagamaan, tetapi juga mendorong kesadaran keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial berbasis nilai-nilai keislaman.
Artikel ini ditulis oleh:
Tino Oktaviano
