Jakarta, Aktual.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung pengusutan dugaan ketidakefisienan pengadaan minyak oleh Pertamina Energy Trading Ltd, yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 250 triliun dalam kurun waktu tiga tahun.
“Ya kalau ada pelanggaran pidana, otomatis harus dilaporkan ke lembaga penegak hukum,” kata Kalla ketika ditemui di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (12/11).
Menurut Kalla, pemerintah perlu mengusut dugaan penyelewengan pengadaan minyak oleh perusahaan pada 2012-2014. “Kalau tidak melaporkan justru pemerintah bersalah kalau ditemukan kriminalisasi,” ujar Kalla.
Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) telah mengungkapkan audit forensik oleh KordaMentha terhadap Grup Petral menemukan ketidakefisienan kegiatan operasional pengimpor minyak mentah dan BBM tersebut.
Menurut Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto pada Senin lalu, terdapat tiga kegiatan yang sudah dan sedang dilakukan kepada Grup Petral, yaitu kajian mendalam (due dilligent) terhadap aspek keuangan dan pajak yang dilakukan EY serta legal oleh HSF, lalu audit forensik oleh KordaMentha, dan “wind-down process” berupa novasi kontrak, “settlement” utang piutang dan pemindahan aset kepada Pertamina.
Beberapa temuan auditor KordaMentha tersebut antara lain ketidakefisienan rantai suplai berupa mahalnya harga “crude” dan produk, yang dipengaruhi kebijakan Petral dalam proses pengadaan, pengaturan tender MOGAS, kelemahan pengendalian HPS, kebocoran informasi tender, dan pengaruh pihak eksternal.
Selain itu, ditemukan Petral memiliki ketergantungan pada satu penyedia jasa marine service dan inspektor, dan potensi risiko piutang tak tertagih karena tidak adanya credit limit bagi counterparties.
Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan hasil audit forensik terhadap PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo pada minggu ini.
“Saya sedang menunggu Pak Sudirman Said (Menteri ESDM) yang saat ini sedang di Dubai. Setelah beliau kembali kami akan menghadap Presiden Jokowi,” kata Rini di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta.
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
