Wakil Presiden Jusuf Kalla menjawab pertanyaan wartawan usai menjadi saksi dalam sidang lanjutan Peninjauan Kembali atau PK yang diajukan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali/SDA di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (11/7/2018). JK menganggap apa yang dilakukan KPK saat itu tidak tepat. Apa yang dilakukan Suryadharma sudah sesuai aturan. Dimana dalam kasus ini adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 3 tahun 2006 yang mengatur pertanggungjawaban penggunaan dana operasional menteri (DOM). Dan, peraturan tersebut diperbaharui dengan Perturan Menteri Keuangan nomor 6 Tahun 2014. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bencana alam tsunami di Selat Sunda merupakan kejadian yang tidak biasa terjadi yakni gelombang tsunami tanpa didahului dengan gempa bumi.

“Saya sudah berbicara dengan Kepala BMKG dan Geologi. Ini suatu kasus yang tidak biasa, bahwa tsunami tanpa gempa. Jadi gejalanya ada kemungkinan dari perubahan atau letusan Gunung Anak Krakatau,” kata Wapres usai memimpin rapat penanggulangan bencana tsunami Selat Sunda di VVIP Room Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Minggu siang.

Wapres mengatakan pihaknya telah memerintahkan kepada jajaran pemerintah daerah setempat, jajaran anggota TNI dan Polri, serta Palang Merah Indonesia (PMI) untuk segera menuju lokasi bencana guna melakukan evakuasi.

“Dari pemda, TNI, Polri sudah bergerak; dan juga PMI sudah bergerak semua ke sana untuk mengatasi ini,” tambahnya.

Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah melakukan pemantauan dari udara untuk meninjau lokasi terdampak tsunami Selat Sunda, khususnya di wilayah Anyer, Carita, Labuan dan Tanjung Lesung.

Panglima menjelaskan kondisi bangunan yang rusak akibat terdampak tsunami terlihat jelas di wilayah sekitar Pantai Carita.

“Saya baru saja menuju sasaran. Di sepanjang bibir pantai mulai dari Anyer memang belum nampak, tapi ketika masuk di Pantai Carita memang di sana nampak ada beberapa hotel dan tempat wisata terlihat terkena dampak tsunami, termasuk di Labuan,” kata Panglima Hadi.

Helikopter yang ditumpangi Panglima TNI Hadi Tjahjanto tidak dapat mendarat di lokasi kejadian karena cuaca buruk.

Sementara itu, Wapres batal melakukan tinjauan ke lokasi terdampak bencana karena cuaca buruk sehingga helikopter tidak dapat melakukan pendaratan di lokasi.

Ant

Artikel ini ditulis oleh:

Dadangsah Dapunta

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS