Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) berjalan bersama Sekjen ASEAN Le Luong Minh (kanan) untuk menghadiri perayaan HUT ASEAN di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Senin (10/8). Asosiasi negara-negara di Asia Tenggara itu merayakan ulang tahunnya yang ke-48. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A./pras/15

Jakarta, Aktual.com —  Wakil Presiden Jusuf Kalla diminta untuk angkat bicara menjelaskan soal mutasi Kabareskrim Polri, Komjen Pol Budi Waseso yang dicurigai banyak kalangan sebagai intervensi dari pemerintah.

Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Polri Perangi Korupsi (MP3K) Sofyano Zakaria melalui keterangan persnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (7/9).

Sofyano menjelaskan, sebaliknya, pihak Bareskrim Polri juga harus bisa membuktikan ke publik bahwa semua kasus yang dilidik dan disidiknya mampu terbukti memenuhi persyaratan undang-undang.

“Serta bisa diproses di tingkat pengadilan,” ujar Sofyano.

Dirinya pun mendorong agar Komisi III DPR RI dapat membentuk Pansus yang menyoroti korupsi secara umum, tidak semata dugaan korupsi di Pelindo II.

“Setidaknya Pansus Buwasgate, ini sekaligus untuk menjawab bahwa kasus-kasus yang ditangani Bareskrim tidak lagi diintervensi oleh siapapun juga,” ucapnya.

Menurutnya, rakyat sangat mendambakan Pemerintahan Jokowi mampu mewujudkan pemberantasan korupsi dan bukan hanya sekedar janji kampanye.

“Karena itu pemberdayaan institusi penegak hukum khususnya Bareskrim Polri harus mendapat dukungan penuh dari Jokowi,” tutup dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka